Masyarakat adat Dayak mendesak perlindungan tradisi berladang di tengah gugatan uji materiil aturan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dinilai berpotensi membatasi praktik berbasis kearifan lokal.
TANJUNG SELOR – Polemik pengaturan pembukaan lahan dengan cara membakar memunculkan kekhawatiran masyarakat adat Dayak di Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap keberlangsungan tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka mendatangi Kantor Gubernur Kaltara pada Senin (16/11/2026) untuk menolak permohonan uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi tersebut menyoroti pentingnya kepastian perlindungan hukum bagi praktik pertanian tradisional yang dijalankan berdasarkan kearifan lokal. Masyarakat adat khawatir, perubahan ketentuan mengenai pembukaan lahan dapat mempersempit ruang bagi mereka untuk mempertahankan tradisi berladang.
Permohonan uji materiil itu diajukan Bima Sadiropa Sijabat terhadap Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam aksi tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyatakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat adat Dayak. Dukungan itu menjadi perhatian bagi peserta aksi yang berharap pemerintah daerah turut memperjuangkan perlindungan tradisi dan hak-hak masyarakat adat.
Selain menyampaikan penolakan terhadap permohonan uji materiil, sejumlah peserta aksi juga menyatakan keberatan terhadap langkah pemohon. Mereka bahkan menuntut agar Bima dikenai sanksi adat dan meninggalkan wilayah Kaltara.
Permohonan yang menjadi pemicu aksi tersebut tercatat di MK dengan Nomor 391/PUU-XXIV/2026. Sebagaimana diberitakan Tanjungselor, Senin (16/11/2026), permohonan itu diajukan oleh Bima Sadiropa Sijabat, yang juga disebut sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU), dan telah diberitakan secara resmi oleh MK pada 27 Oktober 2026.
Objek pengujian dalam perkara tersebut adalah ketentuan yang memberikan pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar bagi masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH mengatur bahwa pembakaran lahan untuk menanam varietas lokal diperbolehkan dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga. Area tersebut juga harus dikelilingi sekat bakar untuk mencegah api merambat ke lahan di sekitarnya.
Pemohon menilai pengecualian tersebut perlu ditinjau kembali karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap. Dalam permohonannya, pemohon meminta ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional.
Pemohon juga mengusulkan penambahan persyaratan berupa izin dari pejabat berwenang dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat kerawanan kebakaran. Meski demikian, dalam pemberitaan MK, pemohon mengakui bahwa penanaman varietas lokal merupakan bagian dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang perlu dihormati. Pemohon berpandangan perlindungan budaya dapat berjalan beriringan dengan penerapan metode pertanian yang lebih aman bagi lingkungan.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan perlunya kebijakan yang mampu mengakomodasi dua kepentingan sekaligus, yakni mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan tradisi masyarakat adat. Pengaturan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial serta pengetahuan lokal berisiko menimbulkan persoalan baru bagi komunitas yang selama ini menggantungkan kehidupan pada sistem pertanian tradisional.
Karena itu, masyarakat adat berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian terhadap aspirasi mereka. Perlindungan lingkungan tetap perlu diperkuat, tetapi pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan hak masyarakat adat agar tradisi berladang yang menjadi bagian dari identitas budaya tidak terpinggirkan. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan