Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Koordinasi antara Pemkab dan DPRD Kukar menjadi perhatian untuk memastikan tahapan pembahasan dan kesepakatan APBD 2027 berjalan sesuai jadwal.
KUTAI KARTANEGARA – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2027 diharapkan mencapai kesepakatan pada November 2026. Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi perhatian untuk memastikan seluruh tahapan penganggaran berjalan sesuai jadwal.
Upaya tersebut mendapat dukungan dari Sekretariat DPRD Kukar yang memiliki peran dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, termasuk mendukung kelancaran pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
Sekretaris DPRD Kukar, Lukman, mengatakan pembahasan dan penetapan APBD 2027 menjadi salah satu agenda prioritas yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Seluruh tahapan diharapkan berjalan sesuai agenda agar proses penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.
“Pada November ini tahapan yang sedang berjalan adalah proses penetapan, penyampaian, dan kesepakatan anggaran 2027. Mudah-mudahan seluruh prosesnya bisa disepakati bersama, baik oleh pihak eksekutif maupun DPRD,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Jumat (06/11/2026).
Menurut Lukman, keberhasilan penyelesaian tahapan anggaran tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pihak yang terlibat. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting untuk memastikan pembahasan berlangsung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Selain mendukung kelancaran pembahasan APBD 2027, Sekretariat DPRD Kukar juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRD.
Ia berharap seluruh jajaran dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD, termasuk dalam proses pembahasan anggaran daerah.
“Ke depan, saya berharap seluruh jajaran di bawah saya dapat bergerak bersama dan membangun kerja sama. Dengan begitu, tugas dan tanggung jawab kita dapat dijalankan secara objektif dan maksimal,” katanya.
Lukman menegaskan bahwa penyelesaian tahapan pembahasan APBD murni 2027 tetap menjadi perhatian utama dalam waktu dekat. Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu dijaga agar proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan dapat berlangsung sesuai agenda.
Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kukar.
“Semua harus dikerjakan bersama-sama dan diperbaiki secara bertahap. Secara pribadi, saya juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan bagian dan tanggung jawab masing-masing,” tutupnya.
Kelancaran pembahasan dan kesepakatan APBD Kukar 2027 menjadi bagian penting dalam mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan daerah. Melalui koordinasi antara Pemkab Kukar dan DPRD, tahapan penganggaran diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pelaksanaan program dan pelayanan publik pada tahun anggaran berikutnya dapat dipersiapkan secara optimal. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
