Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kalsel mendorong revitalisasi Polder Alabio melalui penguatan infrastruktur, pemantauan hidrologi, inovasi teknologi, dan kebijakan berbasis riset untuk mendukung pertanian lahan basah yang berkelanjutan.
BANJARBARU – Kondisi Sistem Polder Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi salah satu perhatian dalam penguatan pertanian lahan basah di Kalimantan Selatan (Kalsel). Sistem pengelolaan air di kawasan sekitar 6.000 hektare itu dinilai membutuhkan revitalisasi infrastruktur, pemantauan hidrologi berkelanjutan, serta dukungan data penelitian agar mampu menopang pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Persoalan tersebut disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dalam konferensi internasional yang digelar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarbaru, Rabu (07/10/2026). Forum yang melibatkan akademisi dan praktisi dari berbagai daerah dan negara itu didorong menghasilkan rekomendasi konkret bagi pengelolaan lahan basah.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel, Adi Santoso, mengatakan kondisi Polder Alabio menggambarkan kompleksitas pengelolaan lahan basah yang harus ditangani secara terpadu.
Kawasan tersebut selama ini menjadi penopang berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Namun, fungsi pengelolaan air di kawasan itu masih menghadapi sejumlah kendala.
Sistem pompa yang berfungsi mengalirkan kelebihan air menuju Sungai Nagara belum bekerja secara optimal. Kondisi itu dipengaruhi penyempitan kapasitas sungai dan tingginya muka air Sungai Barito yang turut menghambat aliran air.
Selain persoalan tersebut, keberadaan supan-supan yang tersebar di kawasan Polder Alabio juga dinilai mengganggu aliran air dan aktivitas pertanian. Karena itu, pengelolaan kawasan membutuhkan pemantauan kondisi hidrologi dan kualitas air secara berkelanjutan dengan dukungan data yang valid.
“Persoalan seperti ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Diperlukan keterpaduan antara kebijakan, revitalisasi infrastruktur, inovasi teknologi, dan penguatan kapasitas masyarakat yang setiap hari hidup di kawasan tersebut,” jelasnya.
Menurut Adi, tantangan pengelolaan lahan basah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga kemampuan kawasan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, Pemprov Kalsel mendorong hasil penelitian dan data ilmiah menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan. Konferensi internasional yang digelar ULM, khususnya melalui Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik, diharapkan mampu menjembatani kebutuhan akademik dengan persoalan nyata di lapangan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan apresiasi kepada Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian bersama Fakultas Teknik, yang menghadirkan konferensi internasional ini di daerah kita,” ujar Adi, sebagaimana diberitakan MC Kalsel, Rabu (07/10/2026).
Ia juga menyampaikan selamat datang kepada para pembicara dan peserta konferensi dari berbagai daerah dan negara. Kehadiran mereka dinilai menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi dalam mencari solusi pengelolaan ekosistem rawa dan lahan basah di Kalsel.
“Kami berharap konferensi ini menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung ditindaklanjuti, terutama bagi revitalisasi Polder Alabio, sehingga dapat menjadi rujukan bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, dan perguruan tinggi,” katanya.
Selain konferensi, agenda pengabdian masyarakat internasional di HSU juga dinilai penting karena mempertemukan hasil kajian akademik dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi dapat diterapkan secara langsung dalam pengelolaan kawasan lahan basah.
“Kegiatan yang turun langsung ke masyarakat seperti ini memastikan ilmu yang dibahas di ruang konferensi sampai kepada mereka yang membutuhkannya,” pungkasnya.
Pemprov Kalsel berharap kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat menghasilkan pengelolaan lahan basah yang lebih produktif, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan. Revitalisasi Polder Alabio diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. []
Redaksi 03
