Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kaltara berharap kunjungan Mendagri ke kawasan perbatasan mendorong percepatan pembangunan jalan dan jembatan sekaligus memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
TANJUNG SELOR – Keterbatasan jalan dan jembatan masih menjadi hambatan utama bagi masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memperoleh akses transportasi dan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke wilayah perbatasan dapat mempercepat penyelesaian persoalan konektivitas tersebut.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan kunjungan langsung pemerintah pusat menjadi kesempatan untuk melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur di kawasan terdepan Indonesia. Pemerintah daerah berharap persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan pembangunan yang lebih konkret.
“Kita berharap dengan kehadiran Pak Mendagri ini, persoalan konektivitas jalan di wilayah perbatasan Kaltara bisa mendapatkan solusi. Termasuk pembangunan jembatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PU,” ujar Zainal.
Kunjungan kerja Mendagri ke Kaltara berlangsung Selasa (06/10/2026), dengan agenda di Kabupaten Malinau serta peninjauan wilayah perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Kehadiran tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala menyebut persoalan konektivitas tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menyangkut kesetaraan akses terhadap berbagai kebutuhan dan pelayanan. Keterbatasan infrastruktur membuat sebagian masyarakat masih menghadapi kendala ketika hendak bepergian dari dan menuju wilayah perbatasan.
“Tentu kita menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kunjungan Bapak Mendagri ke daerah perbatasan. Kunjungan ini menjadi momentum penting agar beliau dapat melihat langsung kondisi riil di lapangan. Kita berharap kehadiran beliau bisa menjawab berbagai persoalan dan memberikan perhatian yang lebih baik serta maksimal bagi perbatasan ke depannya,” ujar Ingkong.
Menurut Ingkong, kondisi geografis dan terbatasnya infrastruktur transportasi membuat masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan belum memiliki pilihan akses yang memadai. Transportasi udara yang tersedia juga memiliki keterbatasan kapasitas dan frekuensi penerbangan.
“Masyarakat perbatasan selama ini hanya bisa mengandalkan moda transportasi udara berkapasitas terbatas, antara 10 hingga 20 orang, dengan frekuensi penerbangan yang juga terbatas. Satu-satunya akses untuk melepaskan keterisolasian dan memenuhi kesetaraan kebutuhan masyarakat adalah melalui percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” ungkapnya.
Pemprov Kaltara menilai pembangunan konektivitas perlu menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan kawasan perbatasan. Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai diharapkan dapat membuka akses masyarakat, memperlancar mobilitas, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Selain persoalan infrastruktur, pemerintah daerah juga menyampaikan aspirasi mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan. Pemekaran dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan.
“Usulan DOB ini sangat penting. Tanpa pemekaran wilayah, pelayanan pemerintah tidak akan maksimal sampai ke tingkat kecamatan dan desa. DOB hadir untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan bangsa di garis batas negara,” pungkasnya.
Kunjungan Mendagri tersebut diharapkan tidak berhenti pada peninjauan lapangan, tetapi berlanjut pada penguatan koordinasi dan kebijakan pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Pemprov Kaltara mendorong agar persoalan konektivitas serta pemerataan pelayanan menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kawasan perbatasan. []
Redaksi 03
