UGM Siapkan Bantuan Hukum bagi Mahasiswa Terdampak Demo

UGM mendata dan memverifikasi kondisi mahasiswa yang dilaporkan diamankan saat demonstrasi di Yogyakarta serta menyiapkan bantuan hukum apabila ada mahasiswa yang ditangkap.

YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) mulai menelusuri keberadaan dan kondisi mahasiswanya yang dilaporkan diamankan aparat saat demonstrasi pada Selasa (10/11/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan mahasiswa sekaligus menyiapkan bantuan dan pendampingan hukum apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap.

Rektor UGM Ova Emilia mengatakan pihak rektorat tengah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap laporan penangkapan mahasiswa. Universitas juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan pihak terkait guna memastikan lokasi serta kondisi para mahasiswa yang terdampak aksi.

UGM menegaskan pendampingan hukum akan diberikan apabila ada mahasiswa yang terbukti ditangkap atau diamankan aparat. Upaya tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab kampus untuk memastikan hak-hak mahasiswa tetap terpenuhi selama proses penanganan oleh aparat berlangsung.

“Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum serta berkoordinasi langsung dengan pihak berwenang,” ujar Ova dalam keterangan resmi kepada media, sebagaimana diberitakan Jawa Pos, Rabu (11/11/2026).

Selain menyiapkan bantuan hukum, UGM menyoroti pentingnya penanganan demonstrasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kampus menilai kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional warga negara dan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

“UGM menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas akademika, baik dalam proses penyampaian aspirasi maupun dalam mekanisme pengamanan aksi. Setiap tindakan penanganan oleh aparat penegak hukum harus berlandaskan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati HAM,” tegas Ova.

Universitas juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik, kritik terhadap kebijakan, dan penyampaian aspirasi harus mendapat ruang dalam kehidupan demokratis. Karena itu, proses pengamanan demonstrasi perlu dilakukan tanpa intimidasi maupun kekerasan.

Bagi UGM, perlindungan terhadap mahasiswa tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan sikap. Pendataan, verifikasi kondisi, koordinasi dengan aparat, serta pendampingan hukum menjadi langkah konkret yang diperlukan untuk memastikan hak mahasiswa tetap terlindungi di tengah dinamika penyampaian aspirasi publik. []

Redaksi 03