Sebanyak 348 ASN Pemprov Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan selama sekitar satu setengah bulan untuk memperkuat karakter, kedisiplinan, kesiapsiagaan, dan kesadaran bela negara.
BANJARBARU – Sebanyak 348 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat Tahun 2026 untuk memperkuat karakter, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan dalam mendukung pertahanan negara. Program yang berlangsung sekitar satu setengah bulan tersebut juga diarahkan untuk menanamkan kesadaran bela negara agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pelatihan tersebut resmi dibuka melalui upacara di Lapangan Lambung Mangkurat, Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) XXII/Tambun Bungai, Banjarbaru, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang melibatkan ASN sebagai unsur Komcad.
Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kemhan, Totok Imam Santoso, menjelaskan bahwa pembentukan Komcad dari unsur ASN dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi serta dukungan pemerintah daerah. Sebanyak 348 peserta menjadi bagian dari pelaksanaan program tahun ini, sebagaimana diberitakan MC Kalsel, Senin, (02/11/2026).
“Pada hari ini ada program dari Kementerian Pertahanan untuk melatih Komcad ASN yang dilaksanakan di Rindam. Jumlahnya 348 orang. Ini akan dilaksanakan secara bertahap dan terus berkembang, bergantung pada kondisi serta dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Totok, pembekalan kepada peserta tidak hanya berorientasi pada pengenalan kemampuan kemiliteran. Pembentukan karakter, moral, perilaku, pola pikir, dan kedisiplinan justru menjadi bagian penting dari materi pelatihan untuk membangun pribadi yang memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
“Materi yang diberikan mencakup character building, bagaimana moral, perilaku, tata pikir, dan disiplin. Peserta juga akan mendapatkan pengenalan materi kemiliteran, tetapi bukan untuk menjadikan Komcad sebagai militerisme. Mereka dipersiapkan agar suatu saat apabila negara menghadapi ancaman, dapat dilibatkan bersama komponen pertahanan lainnya,” jelasnya.
Selain mendukung pertahanan negara ketika menghadapi ancaman, Komcad juga berpotensi dilibatkan dalam operasi militer selain perang. Dalam kondisi damai, nilai-nilai bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi sesuai profesi dan kemampuan masing-masing, termasuk membantu penanganan keadaan darurat seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Totok menilai keterlibatan ASN dalam Komcad harus memberikan dampak nyata setelah peserta kembali ke instansi masing-masing. Mereka diharapkan mampu menjadi contoh dalam menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat pengabdian kepada negara.
“Keselamatan, keutuhan, serta kekokohan negara merupakan tanggung jawab kita semua sesuai dengan profesi masing-masing. Harapan kami, setelah mengikuti pelatihan ini, para ASN dapat kembali ke instansinya dan menjadi teladan bagi rekan kerja dalam menunjukkan perilaku sebagai seorang patriot sejati,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menyebut pelatihan tersebut sebagai langkah untuk memperkuat kesadaran bela negara di lingkungan birokrasi. Keterlibatan ASN juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia (RI), khususnya Asta Cita dalam bidang pertahanan dan kesadaran kebangsaan.
Ia menjelaskan, komitmen bela negara telah menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama kabupaten/kota se-Kalsel mendukung penuh program atau Asta Cita Presiden Indonesia. Persoalan kesadaran bela negara juga telah masuk dalam RPJMD masing-masing pemerintah daerah,” ungkapnya.
Galuh menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga pertahanan dan keamanan negara tidak hanya berada pada aparat pertahanan dan keamanan, tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).
Menurutnya, nilai bela negara harus tercermin dalam sikap ASN ketika menjalankan kewajiban sebagai pelayan masyarakat. Integritas, loyalitas, dan kedisiplinan menjadi unsur penting agar aparatur mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan kepentingan publik.
“Harapan kami, ASN memiliki kesadaran bela negara, integritas, loyalitas, dan disiplin. Bagaimana nantinya ASN dapat melayani masyarakat, bukan justru ingin dilayani. Nilai-nilai tersebut penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Galuh berharap peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dapat menjadi penggerak penyebaran nilai-nilai bela negara di lingkungan kerja masing-masing. Dengan demikian, manfaat program tidak berhenti pada 348 peserta, tetapi juga dapat menjangkau ASN lainnya di seluruh wilayah Kalsel.
“Harapannya, kegiatan seperti ini bisa ditularkan. Mereka nantinya menjadi agen-agen yang kembali ke pemerintah daerah masing-masing untuk menyadarkan seluruh ASN di Kalimantan Selatan tentang pentingnya kesadaran bela negara,” pungkasnya.
Melalui program tersebut, Pemprov Kalsel berharap terbentuk aparatur yang tidak hanya cakap menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga memiliki karakter kuat, integritas, kedisiplinan, dan nasionalisme. Penguatan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memperluas kontribusi ASN dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan