Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
GERAI-KU memfasilitasi transaksi pangan Rp2,57 miliar dan SIDEKAP mencatat 392 laporan insiden pada semester pertama 2026, mengantarkan Kalimantan Barat masuk nominasi IGA untuk pertama kalinya.
PONTIANAK – Dua inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menunjukkan perkembangan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari distribusi pangan hingga peningkatan keselamatan pasien. GERAI-KU telah memfasilitasi penyaluran 91.968,34 kilogram produk pangan dengan nilai transaksi Rp2,57 miliar selama Januari–Oktober 2026, sedangkan laporan insiden melalui Sistem Pelaporan Insiden Terintegrasi (SIDEKAP) mencapai 392 laporan pada Januari–Juni 2026.
Kedua program tersebut menjadi inovasi unggulan yang dipaparkan Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026. Pemaparan dilakukan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (05/11/2026). Untuk pertama kalinya, Kalbar masuk nominasi ajang yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut bersama 56 pemerintah daerah lainnya.
GERAI-KU dikembangkan untuk memperpendek rantai distribusi komoditas pangan, khususnya telur dan daging ayam. Program ini menghubungkan peternak atau produsen secara langsung dengan konsumen sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi peternak sekaligus menyediakan produk dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.
Selain mendukung stabilisasi pasokan dan pengendalian inflasi, program tersebut juga membuka peluang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor peternakan serta mendukung pelaksanaan pasar murah.
Selama sepuluh bulan pertama 2026, GERAI-KU mencatat nilai transaksi mencapai Rp2,57 miliar. Dari aktivitas distribusi tersebut, konsumen memperoleh manfaat ekonomi sebesar Rp514,4 juta. Volume produk yang difasilitasi juga meningkat 90,7 persen dibandingkan periode 2025.
Pelaksanaan GERAI-KU melibatkan berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, komunitas, serta peternak. Inovasi ini juga telah direplikasi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang untuk memperluas jangkauan manfaatnya.
Sementara itu, SIDEKAP diarahkan untuk memperbaiki sistem pelaporan insiden keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebelum sistem ini diterapkan, pelaporan masih dilakukan secara manual dan menggunakan dokumen kertas sehingga proses pencatatan, verifikasi, analisis, hingga tindak lanjut belum terintegrasi secara digital.
Melalui SIDEKAP, seluruh tahapan pelaporan dapat dilakukan dalam satu sistem yang dilengkapi fitur pelaporan daring, verifikasi dan penilaian insiden, analisis akar masalah (Root Cause Analysis), pemberian rekomendasi, pemantauan, serta dasbor perkembangan laporan secara waktu nyata.
Sistem tersebut menerapkan prinsip No Name, No Shame, and No Blame. Prinsip ini bertujuan memberikan ruang kepada tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden tanpa kekhawatiran terhadap identitas, stigma, maupun tindakan saling menyalahkan. Dengan pendekatan tersebut, laporan diharapkan menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.
Data pelaksanaan menunjukkan jumlah laporan SIDEKAP meningkat dari 89 laporan pada 2024 menjadi 204 laporan pada 2025. Pada periode Januari–Juni 2026, jumlahnya kembali bertambah hingga mencapai 392 laporan.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator berkembangnya keterbukaan pelaporan insiden dan perhatian terhadap keselamatan pasien. Namun, tindak lanjut terhadap setiap laporan tetap menjadi bagian penting agar sistem tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga mendorong perbaikan pelayanan kesehatan.
Selain dua program unggulan tersebut, Kalbar mencatat 76 inovasi daerah sepanjang 2026. Sebanyak 67 inovasi atau 88,16 persen telah memasuki tahap penerapan, enam inovasi atau 7,89 persen berada pada tahap inisiatif, sedangkan tiga inovasi atau 3,95 persen masih dalam tahap uji coba.
Berdasarkan jenisnya, inovasi digital mencapai 53,95 persen, sementara inovasi non-digital sebesar 46,05 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalbar memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ria Norsan menyampaikan bahwa masuknya Kalbar dalam nominasi IGA 2026 menjadi capaian sekaligus dorongan untuk memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan.
“Masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026 merupakan sebuah capaian sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Namun, yang paling penting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana inovasi yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Penilaian nominasi dilakukan oleh dewan juri dari unsur Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Metro TV, dan Tribunnews. Pemaparan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemprov Kalbar untuk menunjukkan perkembangan serta dampak inovasi yang telah dijalankan.
Untuk menjaga keberlanjutan program, Pemprov Kalbar mengintegrasikan inovasi ke dalam indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan indikator kinerja utama perangkat daerah. Pemerintah juga mengembangkan situs SARIVA KALBAR sebagai sarana informasi inovasi serta forum diskusi untuk mendukung pembinaan dan pengembangannya.
Ria Norsan menegaskan bahwa inovasi harus terus diterapkan dan diperluas manfaatnya, bukan hanya dikembangkan untuk memenuhi penilaian penghargaan.
“Kami ingin memastikan inovasi tidak berhenti pada tahap penciptaan atau penilaian, tetapi terus dikembangkan, diterapkan, dan direplikasi agar manfaatnya semakin luas. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang adaptif, solutif, dan semakin dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.
Masuknya Kalbar dalam nominasi IGA 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penerapan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Keberhasilan program ke depan tidak hanya diukur dari jumlah inovasi atau penghargaan yang diraih, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan, kualitas layanan, dan luasnya manfaat yang dapat dirasakan warga. []
Redaksi 03
