Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Seluruh kampung di Kutai Barat tidak lagi berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal pada 2026, sementara pemerintah daerah mendorong aparatur memperkuat koordinasi, transparansi anggaran, dan pelayanan masyarakat.
KUTAI BARAT – Seluruh kampung di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) tercatat tidak lagi masuk kategori tertinggal maupun sangat tertinggal pada 2026. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah kampung untuk meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi anggaran, dan pelayanan publik.
Upaya mempertahankan capaian itu menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kampung 2026 yang dibuka Bupati Kubar Frederick Edwin di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Sekretariat Kabupaten, Sendawar, Senin (09/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar tersebut diikuti sekitar 390 peserta. Mereka terdiri atas camat, petinggi, anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dari 16 kecamatan, serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPMK Kubar Erlinsiana menyampaikan, berdasarkan data 2026, tidak ada lagi kampung di wilayah tersebut yang berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal. Kondisi ini diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kampung.
Di sisi lain, Frederick mengingatkan bahwa capaian pembangunan harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut dia, pemerintah kampung merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga hubungan kerja antara petinggi dan BPK perlu dijaga.
Ia menekankan, perbedaan pandangan dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Persoalan yang muncul perlu diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Frederick juga meminta aparatur kampung memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab agar koordinasi berjalan efektif. Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara transparan, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap program, lanjutnya, perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, melibatkan partisipasi warga, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan kampung. Peningkatan kualitas pelayanan juga harus menjadi perhatian bersama dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah turut memberikan penghargaan kepada kampung berprestasi. Pada Lomba Kampung Tingkat Kabupaten 2026, Kampung Linggang Mapan meraih juara pertama, disusul Linggang Muara Mujan sebagai juara kedua dan Muara Benangaq sebagai juara ketiga.
Sementara itu, Lomba Kampung Bersih 2026 menempatkan Linggang Bigung sebagai juara pertama, Linggang Tering Seberang di posisi kedua, dan Minta pada posisi ketiga. Penghargaan kategori harapan diberikan kepada Srimulyo, Geleo Baru, dan Damai Seberang.
Informasi mengenai pelaksanaan rakor dan capaian pemerintah kampung tersebut sebagaimana diberitakan Pemda Kutai Barat, Senin, (09/11/2026).
Melalui penguatan koordinasi antara petinggi dan BPK, pemerintah daerah berharap capaian pembangunan kampung dapat dipertahankan sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan, peningkatan pelayanan, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin bertanggung jawab. []
Redaksi 03
