UU Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku, Pekerja Wajib Tahu Haknya

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mengatur hak pekerja, pengupahan, hubungan kerja, PHK, serta pelindungan sepanjang kehidupan kerja.

JAKARTA – Pemerintah mengajak pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja memahami hak serta kewajiban mereka setelah Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Regulasi yang terdiri atas 313 pasal dan 23 bab tersebut mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja, pengupahan, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja.

Dokumen lengkap UU tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Ketersediaan dokumen resmi ini diharapkan mempermudah masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam dunia ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan keterbukaan akses terhadap regulasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelindungan ketenagakerjaan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (09/11/2026).

UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat pengaturan mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja.

Selain itu, regulasi tersebut mencakup ketentuan mengenai tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan pekerja, pengupahan, dan kesejahteraan.

Pengaturan lainnya meliputi hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Yassierli menekankan bahwa pelindungan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerja selama menjalani hubungan kerja, tetapi juga mencakup tahapan sebelum memasuki dunia kerja hingga setelah masa kerja berakhir.

“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.

Regulasi tersebut sebelumnya dibahas melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan pemerintah dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Berdasarkan ketentuan penutupnya, regulasi tersebut mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Berlakunya UU tersebut juga membawa perubahan terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan sebelumnya. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dicabut, sementara sejumlah ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga dinyatakan tidak berlaku.

Meski demikian, peraturan pelaksanaan dari kedua UU sebelumnya tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026.

Pemerintah berharap keterbukaan akses terhadap regulasi ini dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan memahami dan melaksanakan ketentuan pelindungan ketenagakerjaan secara konsisten.

Masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman resmi JDIH Kemensetneg di https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.

Dengan tersedianya dokumen tersebut, pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja diharapkan memiliki rujukan hukum yang jelas dalam memahami hak, kewajiban, serta mekanisme pelindungan ketenagakerjaan guna mendukung hubungan kerja yang adil dan berkepastian hukum. []

Redaksi