Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Bupati Sambas Satono mendesak instansi terkait segera memulihkan operasional PLBN Aruk setelah hambatan pelayanan dikeluhkan mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan.
SAMBAS – Bupati Sambas, Satono, mendesak percepatan pemulihan operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), menyusul keluhan masyarakat terkait terhambatnya pelayanan dan mobilitas lintas batas Indonesia–Malaysia. Desakan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja sekaligus inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan perbatasan, Sabtu (07/11/2026).
Peninjauan dilakukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), dan tokoh adat setempat untuk melihat langsung kondisi pelayanan di PLBN Aruk.
Dalam kunjungan tersebut, Satono memeriksa sejumlah fasilitas pelayanan, mulai dari area pemeriksaan imigrasi, kepabeanan, hingga perangkat pemindai atau scanner yang digunakan untuk mendukung pemeriksaan di kawasan perbatasan.
Satono meminta instansi berwenang segera mengevaluasi kendala operasional dan mengambil langkah penanganan agar pelayanan lintas batas dapat kembali berjalan normal.
“PLBN Aruk harus segera normal, masyarakat menunggu!” tegas Satono di hadapan petugas dan pemangku kepentingan di lokasi, sebagaimana diberitakan Kabar Investigasi, Sabtu (07/11/2026).
Menurut Satono, PLBN Aruk memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan. Keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perjalanan antarnegara, tetapi juga mendukung berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
Hambatan pelayanan di PLBN Aruk dinilai berpotensi mengganggu warga yang hendak melakukan perjalanan untuk mengurus administrasi, memperoleh layanan kesehatan, maupun mengunjungi anggota keluarga di Malaysia.
Selain berdampak pada mobilitas penduduk, terganggunya operasional kawasan perbatasan juga dikhawatirkan memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat Sambas yang memiliki keterkaitan dengan pergerakan orang dan kegiatan usaha lintas batas.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas mendorong pemerintah pusat melalui instansi vertikal terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala pelayanan yang terjadi.
Penanganan tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada pemulihan operasional fasilitas pemeriksaan, tetapi juga memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat dan responsif.
Keterlibatan Forkopimda, Satgas Pamtas, dan tokoh adat dalam peninjauan tersebut turut menunjukkan pentingnya koordinasi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan.
Pemkab Sambas berharap langkah evaluasi dan percepatan penanganan dapat segera memulihkan kelancaran pelayanan PLBN Aruk. Normalisasi operasional kawasan perbatasan dinilai penting untuk mendukung kebutuhan masyarakat, menjaga mobilitas lintas negara, serta mengurangi potensi gangguan terhadap aktivitas ekonomi warga. []
Redaksi
