Rumah Sakit hingga Layanan Publik Masuk Sasaran Pengamanan Siber Pemda

BSSN mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah membentuk tim tanggap insiden siber yang berfungsi optimal untuk melindungi seluruh aset digital, termasuk sistem pelayanan rumah sakit.

PALANGKA RAYA – Ancaman sekitar 350.000 serangan siber yang tercatat dalam data nasional menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan sistem digital. Pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) pun didorong segera membentuk serta mendaftarkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) agar penanganan gangguan keamanan digital dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan asistensi pembentukan dan registrasi TTIS/CSIRT yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Selasa (10/11/2026) itu diikuti perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng secara daring maupun luring.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Danang Jaya, menjelaskan pembentukan tim tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administrasi. Menurutnya, tim harus memiliki kesiapan operasional dan sumber daya manusia yang mampu menangani insiden keamanan siber.

“Tim CSIRT tidak hanya sekadar dibentuk dan teregistrasi, tetapi yang paling utama adalah harus berfungsi dengan optimal. Berdasarkan data nasional, tercatat ada sekitar 350.000 serangan siber yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai sektor,” jelas Danang, sebagaimana diberitakan Multimedia Center, Senin, (09/11/2026).

Ia mengibaratkan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital yang dituntut memiliki kemampuan respons cepat (quick response) ketika terjadi gangguan. Karena itu, personel yang tergabung dalam tim perlu mendapatkan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar mampu menangani sekaligus memulihkan sistem yang terdampak.

Danang juga menegaskan cakupan pengamanan tidak boleh hanya berfokus pada aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dikelola dinas komunikasi dan informatika. Seluruh aset digital milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk fasilitas pelayanan publik, perlu masuk dalam perlindungan tim.

“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambah Danang.

Perlindungan tersebut dinilai penting karena sistem elektronik rumah sakit dan layanan publik lainnya menyimpan data yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan masyarakat. Gangguan terhadap sistem tersebut berpotensi menghambat operasional dan mengganggu akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, mengatakan pembentukan TTIS/CSIRT merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah di tengah perkembangan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah.

Ia menekankan keberadaan tim harus mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi data, sistem elektronik, dan infrastruktur informasi pemerintah daerah dari berbagai potensi ancaman siber.

Dalam asistensi tersebut, BSSN turut mendorong penerapan prinsip security by design atau keamanan sejak tahap perancangan dalam pengembangan aplikasi dan sistem elektronik pemerintah. Pemerintah daerah juga diminta responsif menindaklanjuti notification alert yang disampaikan BSSN sebagai peringatan dini terhadap potensi ancaman maupun insiden siber.

Melalui kegiatan ini, pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng diharapkan dapat menetapkan target pembentukan serta registrasi TTIS/CSIRT secara terukur. Penguatan koordinasi dan kesiapan personel juga diharapkan membuat penanganan insiden lebih efektif sehingga layanan pemerintahan digital tetap aman, andal, dan dapat dipercaya masyarakat. []

Redaksi 03