Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Polda Kalbar mengungkap 25 kasus pertambangan emas ilegal dengan 41 tersangka serta menyita 435,9 gram emas dan uang tunai Rp424,29 juta, sekaligus menelusuri aktivitas penampungan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang tanpa izin.
PONTIANAK – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) memperluas penindakan terhadap praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) hingga ke jalur penampungan, pengolahan, dan perdagangan hasil tambang. Dalam rangkaian pengungkapan 25 kasus selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026, kepolisian menetapkan 41 orang sebagai tersangka serta menyita ratusan gram emas dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Penindakan tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan terhadap aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya berfokus pada kegiatan penggalian emas, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang diduga berperan dalam peredaran hasil tambang tanpa izin.
Hasil pengungkapan disampaikan dalam konferensi pers di Lobi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar, Burhanuddin, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Kalbar, Bambang Suharyono, serta Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Kalbar.
Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menemukan pola distribusi emas yang diduga berasal dari aktivitas penambangan tanpa izin. Emas hasil penambangan dibawa kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan sebelum diproses atau diperdagangkan kembali.
Dalam salah satu modus yang ditemukan, tersangka diduga memanfaatkan toko kelontong sebagai tempat membeli emas dari penambang ilegal. Emas yang diperoleh kemudian diolah melalui proses pengecoran atau pembakaran sebelum dijual kembali.
Kabid Humas Polda Kalbar menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap PETI tidak hanya diarahkan kepada pelaku penambangan. Pihak lain yang terlibat dalam pengangkutan, penampungan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang ilegal juga menjadi sasaran penyidikan.
“Penindakan terhadap aktivitas PETI tidak hanya menyasar para pelaku penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, maupun menjual hasil tambang yang tidak memiliki izin. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Dari 25 perkara yang diungkap, tujuh kasus ditangani langsung oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan tujuh tersangka. Sementara itu, 18 perkara lainnya ditangani jajaran Kepolisian Resor (Polres) dengan jumlah 34 tersangka.
Dalam penindakan tersebut, petugas menyita emas dengan berat keseluruhan 435,9 gram, uang tunai Rp424.299.000, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal. Barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Selain mengidentifikasi jalur perdagangan emas, penyidik menemukan dua metode penambangan yang digunakan para pelaku. Metode pertama dilakukan secara tradisional dengan mengandalkan tenaga manusia dan peralatan sederhana.
Metode kedua memanfaatkan alat berat berupa ekskavator untuk menggali, membongkar, dan memindahkan material tambang yang diduga mengandung emas. Penggunaan alat berat dalam kegiatan penambangan tanpa izin berpotensi memperluas kerusakan lahan dan lingkungan.
Terhadap tersangka yang diduga melakukan penambangan tanpa izin, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dengan penyesuaian ketentuan pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sementara itu, pihak yang diduga menampung, mengangkut, mengolah, atau menjual hasil tambang ilegal dijerat menggunakan Pasal 161 dalam ketentuan pertambangan mineral dan batu bara tersebut.
Berdasarkan ketentuan pidana yang telah disesuaikan, kedua pasal memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV, yakni Rp200 juta. Penerapannya terhadap setiap tersangka bergantung pada perbuatan dan pembuktian dalam proses hukum.
Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Kalbar bersama jajaran Polres untuk menindak praktik pertambangan ilegal beserta jalur peredarannya. Penegakan hukum diharapkan dapat menekan aktivitas penambangan tanpa izin, membatasi perdagangan hasil tambang ilegal, serta mengurangi potensi kerusakan lingkungan di Kalbar. []
Redaksi
