Partai Republik mengalihkan resolusi delapan dakwaan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth ke komite sehingga upaya pemakzulan tidak berlanjut ke pemungutan suara pleno DPR AS.
WASHINGTON – Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menunjukkan soliditas politik dengan menggagalkan upaya membawa rancangan pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth ke pemungutan suara pleno. Keputusan tersebut menjadi momentum langka bagi Partai Republik yang tengah menghadapi perpecahan setelah mengalami kekalahan besar dalam pemilu sela pada 3 November 2026.
Kesepakatan internal itu tercapai pada Selasa (10/11/2026) malam setelah para pemimpin Partai Republik bersama pejabat Gedung Putih melakukan lobi untuk mengamankan dukungan anggota parlemen. Upaya tersebut membuat mayoritas anggota Republik sepakat mengalihkan resolusi pemakzulan ke sebuah komite sehingga tidak dibahas dalam sidang pleno DPR, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Langkah itu sekaligus menahan proses pemakzulan yang diajukan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie. Ia sebelumnya mengajukan kembali resolusi berisi delapan butir dakwaan terhadap Hegseth pada Senin (9/11/2026), setelah rencana pemungutan suara yang semula tertunda.
Presiden AS Donald Trump menyambut keputusan tersebut dengan menyatakan dukungan terhadap Hegseth. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump juga menyerang Massie yang menjadi pengusul resolusi pemakzulan.
“Upaya Partai Demokrat untuk memakzulkan Menteri Perang Pete Hegseth GAGAL TOTAL! Setiap anggota Partai Republik, kecuali Thomas Massie, yang merupakan PECUNDANG besar, memilih mendukung Pete,” kata Trump di unggahan Truth Social-nya.
Resolusi pemakzulan itu pertama kali diajukan pada September 2026. Namun, pemungutan suara tertunda setelah Ketua DPR Mike Johnson mengakhiri agenda persidangan menjelang pemilu sela. Setelah masa reses berakhir, Massie kembali mendorong agar rancangan tersebut dibawa ke tahap pemungutan suara.
Dalam delapan butir dakwaannya, Massie menuduh Hegseth memulai perang tanpa persetujuan Kongres serta mengabaikan perintah lembaga legislatif untuk menghentikan perang. Hegseth juga dituding mengabaikan perlindungan terhadap warga sipil, termasuk dalam serangan terhadap sekolah di Minab.
Sejumlah anggota Partai Demokrat turut menyatakan dukungan terhadap upaya Massie. Namun, dukungan tersebut tidak cukup untuk membawa resolusi pemakzulan ke pemungutan suara pleno setelah mayoritas anggota Partai Republik memilih mengalihkannya ke komite.
Soliditas Partai Republik dalam keputusan ini memperlihatkan kuatnya dukungan politik terhadap Hegseth di tengah tekanan pemakzulan. Meski demikian, pengalihan resolusi ke komite bukan berarti seluruh tuduhan telah diputuskan atau dinyatakan tidak terbukti, melainkan membuat upaya pemakzulan tersebut tidak berlanjut ke pemungutan suara pleno pada tahap itu. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan