Warga Manggar mengeluhkan gangguan distribusi air bersih yang disebut berlangsung hingga dua bulan, sementara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menawarkan bantuan air melalui mobil tangki di tengah keterbatasan pasokan air baku.
BALIKPAPAN – Persoalan distribusi air bersih masih membebani sebagian masyarakat Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Dalam kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Rabu (11/11/2026) malam, warga mengeluhkan terganggunya pasokan air, bahkan terdapat pelanggan yang mengaku tidak memperoleh aliran hingga dua bulan.
Keluhan tersebut mengemuka dalam reses masa sidang I tahun 2026/2027 yang digelar Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Gasali di Lapangan Rukun Tetangga (RT) 76, Kelurahan Manggar. Selain air bersih, masyarakat RT 76 dan RT 77 menyampaikan kebutuhan perbaikan drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), serta fasilitas pendidikan.
Kepala Subbagian Layanan Pelanggan (Customer Service/CS) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Balikpapan, Suryo Hadi Prabowo, menjelaskan bahwa gangguan distribusi air lebih terasa di kawasan permukiman yang berada pada elevasi tinggi dan ujung jaringan perpipaan.
Jarak permukiman dari instalasi pengolahan air turut memengaruhi kelancaran distribusi. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggan di sejumlah kawasan mengalami keterbatasan pasokan, terutama rumah yang berada di dalam gang.
“Kalau di pinggir jalan mungkin malam masih dapat, walaupun tekanannya kecil. Tapi begitu sudah masuk gang, seperti contoh di RT ini, sudah nampak sekali penyampaian warganya, dua bulan tidak mengalir,” paparnya.
Keterangan tersebut menggambarkan perbedaan kondisi pasokan antara pelanggan yang tinggal di tepi jalan utama dan masyarakat yang berada lebih jauh dari jalur distribusi. Suryo menjelaskan, curah hujan yang mulai turun di Balikpapan diharapkan dapat membantu pemulihan ketersediaan air baku di Waduk Teritip dan Waduk Manggar.
Namun, kondisi kedua waduk belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga kapasitas produksi air bersih masih menghadapi keterbatasan.
“Harapannya, dengan rutinitas hujan yang kontinu, Waduk Teritip dan Waduk Manggar bisa bertahap memenuhi level sumber air bakunya. Hanya saja, memang belum ada peningkatan yang signifikan,” terangnya.
Menghadapi kondisi tersebut, pelanggan yang masih memperoleh aliran air diimbau menyiapkan tempat penampungan sebagai persediaan. Sementara itu, masyarakat yang tidak mendapatkan pasokan melalui jaringan perpipaan dapat mengajukan permintaan bantuan distribusi air menggunakan mobil tangki.
Layanan tersebut tersedia melalui posko tangki di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan, Jalan MT Haryono. Permohonan juga dapat disampaikan secara kolektif melalui ketua RT dengan membawa data pelanggan yang membutuhkan bantuan.
“Satu tangki dengan ukuran 4.000 ataupun 5.000 liter itu bisa dibagi empat sampai lima rumah,” jelasnya.
Selain memanfaatkan bantuan tangki, masyarakat yang masih memiliki sumur aktif didorong untuk menggunakan sumber air tersebut sebagai alternatif selama distribusi belum kembali normal. Suryo juga mengajak warga yang mempunyai akses air dari sumur untuk membantu tetangga yang menghadapi kesulitan pasokan.
“Ketika ada yang punya sumur, enggak ada salahnya berbagi sama tetangganya sebelah,” pungkasnya.
Persoalan air bersih menjadi salah satu dari sejumlah kebutuhan pelayanan dasar yang disampaikan masyarakat kepada DPRD Balikpapan dalam kegiatan reses tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Gasali mengakui bahwa aspirasi warga masih didominasi persoalan infrastruktur lingkungan, terutama drainase dan jalan. Keluhan mengenai PJU serta keterbatasan layanan air bersih juga menjadi perhatian dalam pertemuan itu.
“Ya, tentu reses malam ini tidak jauh-jauh dari infrastruktur. Masih berputar di infrastruktur, baik drainase maupun jalan. Ada juga keluhan PJU dan terkait dengan kurangnya kehadiran PDAM,” ujarnya.
Di RT 76 dan RT 77, perbaikan drainase menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Saluran utama di kawasan tersebut berfungsi menampung aliran air dari sejumlah lingkungan permukiman sebelum diteruskan menuju laut.
Namun, Gasali menjelaskan bahwa usulan penanganan drainase tersebut belum masuk dalam program pembangunan. Aspirasi warga masih berada pada tahap pengajuan untuk dibahas melalui mekanisme perencanaan.
“Baru diusulkan. Belum masuk. Jadi, ini baru masuk usulan tahun ini,” jelasnya.
Selain infrastruktur lingkungan, warga meminta penambahan fasilitas pendidikan untuk mengimbangi kebutuhan ruang belajar dan jumlah peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Gasali menilai ketersediaan daya tampung sekolah masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, terutama dalam peralihan dari sekolah dasar (SD) ke sekolah menengah pertama (SMP), serta dari SMP ke sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Masih ada lulusan SD yang belum berbanding lurus dengan SMP. Begitupun juga SMP untuk SMA atau SMK. Masyarakat tentu masih menginginkan adanya pembangunan dan penambahan rombel,” ungkapnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah memberikan perhatian terhadap penambahan sarana pendidikan. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas sekolah di kawasan Grand City yang sedang berlangsung.
Pembangunan tersebut mencakup fasilitas SMP dan taman kanak-kanak (TK) dalam satu paket pekerjaan. Sementara itu, pembangunan TK Negeri Pembina di kawasan Manggar juga direncanakan mulai 2027. Lokasi yang disiapkan berada di samping SMP Negeri 23 Balikpapan.
“Doakan mudah-mudahan 2027 ini sudah masuk TK Pembina juga di wilayah Manggar yang kita tinjau, di tempatnya samping SMP 23,” katanya.
Di sektor kesehatan, Gasali turut menyampaikan perkembangan rencana pembangunan dua rumah sakit di Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat. Kedua proyek tersebut semula direncanakan mulai dikerjakan pada 2026. Namun, pelaksanaannya mengalami penyesuaian jadwal akibat revisi dokumen perencanaan teknis terperinci (detail engineering design/DED).
Pembangunan selanjutnya direncanakan dimulai melalui anggaran 2027 menggunakan skema tahun jamak, dengan pelaksanaan diproyeksikan berlangsung hingga 2028.
“Alhamdulillah tahun depan ini akan ada dua rumah sakit yang tetap akan berjalan, yaitu Rumah Sakit Balikpapan Timur dan Rumah Sakit di Barat,” jelasnya.
Berbagai aspirasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan dasar masih menjadi perhatian masyarakat di kawasan Manggar, mulai dari ketersediaan air bersih hingga infrastruktur lingkungan, pendidikan, dan kesehatan.
Melalui kegiatan reses, DPRD Balikpapan diharapkan dapat membawa kebutuhan warga ke dalam pembahasan perencanaan pembangunan, sementara langkah penanganan distribusi air bersih diharapkan mampu membantu masyarakat yang masih mengalami gangguan pasokan. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan