Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR, yang selanjutnya diberi waktu maksimal 60 hari untuk menentukan pengganti Gibran Rakabuming Raka.
JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuat Presiden Prabowo Subianto harus segera mengajukan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR, sementara lembaga tersebut diberi batas maksimal 60 hari untuk menetapkan wakil presiden baru.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, penghitungan tenggat waktu 14 hari dimulai setelah lembaganya mengeluarkan surat pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden kepada Presiden.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden 14 hari,” kata Muzani dalam jumpa pers setelah menerima surat pengunduran diri Gibran di kompleks parlemen, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis, (12/11/2026).
Setelah menerima dua nama yang diajukan Presiden, MPR akan membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan persyaratan masing-masing calon. Tahapan berikutnya adalah sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat tersebut.
Ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Seluruh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mengikuti pemungutan suara. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih melalui ketetapan MPR.
Setelah ditetapkan, wakil presiden terpilih akan dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU MD3.
Sementara itu, pengunduran diri Gibran juga berdampak langsung terhadap proses politik yang sebelumnya bergulir di DPR. Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, memastikan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan karena objek pembahasannya telah berubah.
“Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?” ujar Khozin di kompleks parlemen.
Khozin merupakan salah satu pengusul HMP yang sehari sebelumnya didukung 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Usulan tersebut sebelumnya ditujukan untuk memulai proses pemakzulan Gibran.
Dalam argumentasi yang disampaikan, sejumlah fraksi menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden setelah muncul dua putusan pengadilan yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Salah satu putusan yang disebut dalam pembahasan tersebut berasal dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober.
Adapun mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden juga mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.
Dengan berjalannya tahapan tersebut, perhatian politik kini beralih dari proses pemakzulan menuju penentuan figur pengganti Gibran. Kecepatan Presiden mengajukan kandidat dan kesiapan MPR menjalankan seluruh prosedur konstitusional akan menjadi penentu kelancaran pengisian jabatan wakil presiden hingga pemerintahan kembali memiliki pasangan kepemimpinan yang lengkap. []
Redaksi 03
