Aset Perumahan Belum Diserahkan, Fasilitas Umum Terancam Terbengkalai

Belum tuntasnya penyerahan aset PSU dari pengembang membuat pemerintah daerah kesulitan memelihara fasilitas perumahan, terutama pada kawasan yang pengembangnya sudah tidak beroperasi.

BANJARBARU – Fasilitas umum di sejumlah kawasan perumahan di Kalimantan Selatan (Kalsel) berisiko terbengkalai karena aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) belum diserahkan secara resmi oleh pengembang kepada pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah kabupaten/kota kesulitan melakukan pemeliharaan maupun perbaikan, sehingga percepatan serah terima aset dinilai mendesak.

Persoalan itu menjadi perhatian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Serah Terima Aset PSU Perumahan di Kabupaten/Kota sekaligus sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (12/11/2026).

Kepala Disperkim Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, menjelaskan penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah merupakan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fasilitas tersebut meliputi jalan lingkungan dan drainase, ruang terbuka hijau dan tempat bermain, serta jaringan air bersih dan listrik.

Namun, proses penyerahan aset masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keberadaan perumahan lama yang ditinggalkan pengembang akibat bangkrut atau tidak lagi beroperasi. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan menemukan pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses serah terima.

Kendala lainnya berkaitan dengan administrasi pertanahan. Sejumlah pengembang belum memisahkan atau memecah sertifikat induk menjadi sertifikat fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) atas nama pemerintah daerah.

Rahmiyanti mengatakan penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pengembang, sekaligus pemahaman terhadap ketentuan terbaru mengenai penyerahan aset PSU.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan pengembang, sekaligus pemahaman terhadap Permendagri Nomor 15 Tahun 2026. Dengan demikian, berbagai kendala yang ada dapat dicarikan solusi dan proses serah terima aset PSU bisa dilaksanakan sesuai ketentuan,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis, (12/11/2026).

Menurut Rahmiyanti, kepastian status aset menjadi faktor penting agar pemerintah daerah dapat mengambil tanggung jawab pengelolaan fasilitas perumahan. Setelah diserahterimakan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas PSU dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota dan pengembang yang telah menunjukkan komitmen serta itikad baik dalam menyelesaikan penyerahan aset. Langkah tersebut diharapkan mendorong pengembang lain untuk memenuhi kewajibannya.

“Harapan kita, melalui proses serah terima ini, lingkungan perumahan dapat menjadi kawasan yang tertata rapi, asri, dan harmonis, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas yang layak dan nyaman,” pungkasnya.

Percepatan serah terima PSU diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi kepemilikan aset, tetapi juga memastikan fasilitas perumahan dapat dirawat secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak terus dirugikan akibat fasilitas lingkungan yang tidak terkelola dengan baik. []

Redaksi 03