Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Sekda Kukar Sunggono berharap sosialisasi perubahan aturan penyelenggaraan haji dan umrah dapat membekali ASN dengan pemahaman yang tepat untuk diteruskan kepada masyarakat.
KUTAI KARTANEGARA – Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan berperan sebagai penyambung informasi mengenai regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap ketentuan terbaru sekaligus memperluas pemahaman calon jemaah mengenai prosedur pelaksanaan ibadah.
Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman mengenai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sunggono menilai ASN memiliki posisi yang penting dalam penyebarluasan informasi karena jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah Kukar.
Dengan pemahaman yang memadai, ASN diharapkan mampu menjelaskan informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
Menurut Sunggono, kegiatan sosialisasi tersebut berawal dari pembicaraan dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah mengenai masih adanya kesalahpahaman terhadap substansi regulasi. Kondisi itu menjadi salah satu alasan perlunya penyampaian kembali informasi mengenai perubahan ketentuan penyelenggaraan haji dan umrah, khususnya kepada ASN.
“Masih ada kesalahpahaman terkait esensi dari undang-undang ini. Karena itu, beliau merasa perlu melakukan sosialisasi kembali, khususnya kepada ASN,” ujarnya di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Sosialisasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai keberadaan regulasi, tetapi juga memperkenalkan mekanisme dan tata cara penyelenggaraan ibadah kepada peserta.
Pemahaman terhadap ketentuan tersebut menjadi penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pengetahuan mengenai perubahan undang-undang, tetapi juga mencakup gambaran prosedur yang perlu diketahui sebelum menunaikan ibadah.
UU Nomor 14 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Perubahan regulasi tersebut antara lain berkaitan dengan penataan kelembagaan, perbaikan tata kelola, serta penguatan pelayanan dan pelindungan jemaah.
Melalui kegiatan sosialisasi, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menyampaikan informasi secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain mendorong penyebarluasan informasi, Sunggono berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan motivasi ASN beragama Islam yang memiliki keinginan menunaikan ibadah haji.
Ia menilai pengetahuan mengenai mekanisme dan tata cara berhaji dapat menjadi bekal awal bagi ASN yang sedang merencanakan keberangkatan ke Tanah Suci.
“Kami ingin teman-teman ASN setelah mendapatkan informasi mengenai esensi undang-undang ini, termasuk mekanisme dan tata cara berhaji, semakin termotivasi untuk bisa segera berangkat haji,” katanya.
Harapan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai regulasi tidak hanya berkaitan dengan pemahaman hukum, tetapi juga diharapkan membantu masyarakat mempersiapkan diri sebelum menjalankan ibadah. Melalui keterlibatan ASN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berharap pemahaman mengenai penyelenggaraan haji dan umrah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Penyebarluasan informasi yang tepat diharapkan mengurangi kesalahpahaman mengenai regulasi sekaligus membantu calon jemaah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
