Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Paser dan Pemkab Paser menyepakati 11 raperda dalam Propemperda 2027, meliputi tujuh rancangan baru, tiga pencabutan peraturan, dan satu perubahan peraturan daerah.
PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyepakati 11 rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Dari jumlah tersebut, enam raperda berasal dari usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, sedangkan lima lainnya merupakan inisiatif DPRD Paser.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Baling Seleloi DPRD Paser, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, didampingi Wakil Ketua I DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin dan Wakil Ketua II DPRD Paser Hendrawan Putra.
Perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Paser, Syukran Amin, menjelaskan bahwa 11 raperda yang masuk dalam Propemperda 2027 terdiri atas tujuh rancangan baru, tiga rancangan pencabutan peraturan daerah, dan satu rancangan perubahan peraturan daerah.
“Terdapat 11 Propemperda yang terdiri dari 6 rancangan dari pemerintah daerah dan 5 rancangan usulan DPRD. Dari total 11 program tersebut, rinciannya meliputi 7 raperda baru, 3 program berstatus Raperda dengan pencabutan, serta 1 Raperda tentang perubahan”, ujar Syukran dalam sambutannya.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa agenda pembentukan peraturan daerah pada 2027 tidak hanya diarahkan pada penyusunan regulasi baru, tetapi juga mencakup pencabutan dan perubahan terhadap peraturan yang telah ada.
Selain rancangan yang baru diusulkan, sejumlah raperda dalam program tersebut merupakan kelanjutan dari agenda pembentukan peraturan daerah pada 2026.
Wakil Bupati (Wabup) Paser Ikhwan menyampaikan apresiasi atas kesepakatan antara Pemkab Paser dan DPRD Paser dalam menyusun agenda legislasi daerah tahun mendatang. Ia berharap seluruh rancangan yang telah diprogramkan dapat dibahas sesuai jadwal yang disepakati bersama.
“Kita melihat dari 11 program ini ada beberapa Raperda luncuran dari 2026 maupun ada beberapa raperda yang baru. Tentu kami berharap di tahun 2027 dapat berjalan lancar sesuai dengan target dan jadwal bersama”, ungkap Ikhwan.
Menurut Ikhwan, keberlanjutan pembahasan raperda dari tahun sebelumnya menjadi bagian dari agenda legislasi yang perlu diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia juga menanggapi perkembangan sejumlah raperda yang pembahasannya telah diselesaikan bersama DPRD, tetapi masih menunggu tahapan fasilitasi gubernur.
Ikhwan menjelaskan bahwa proses tersebut berkaitan dengan pemenuhan mekanisme administrasi dan kelengkapan catatan yang diperlukan sebelum rancangan dapat melanjutkan tahapan pembentukan peraturan daerah.
“terkait beberapa Raperda yang masih menunggu fasilitasi gubernur, tentu ada beberapa mekanisme. Untuk pembahasan pemerintah daerah dengan DPRD kan sudah selesai, jadi tinggal menunggu beberapa catatan yang harus dilengkapi. Jadi saya rasa hanya tinggal teknis saja”, pungkasnya.
Dengan disepakatinya Propemperda 2027, Pemkab Paser dan DPRD Paser memiliki agenda pembentukan regulasi yang akan menjadi acuan pembahasan pada tahun mendatang.
Pelaksanaan program tersebut diharapkan berjalan sesuai jadwal, termasuk penyelesaian rancangan lanjutan dari 2026 serta pembahasan regulasi baru yang telah disepakati. Koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi salah satu faktor penting agar pembentukan peraturan daerah dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Paser. [] (ADV)
Penulis: Wiwik Rahmawati | Penyunting: Nursiah
