Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Sebanyak tujuh kilometer jalan poros belum memiliki jaringan listrik dan tiga kilometer lainnya belum dilengkapi lampu, sementara pembangunan PJU masih menunggu kepastian anggaran karena listrik instalasi air bersih menjadi prioritas.
KUTAI KARTANEGARA – Sekitar 10 kilometer jalan poros di Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), belum memiliki penerangan jalan umum (PJU) yang memadai. Pemerintah kecamatan telah mengusulkan pembangunan fasilitas tersebut melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, tetapi realisasinya belum dapat dipastikan karena kebutuhan anggaran dan prioritas pembangunan infrastruktur kelistrikan lainnya.
Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, mengatakan ruas jalan yang belum mendapat penerangan terbagi menjadi dua kondisi. Sekitar tujuh kilometer belum memiliki tiang maupun jaringan listrik, sedangkan tiga kilometer lainnya telah dilengkapi tiang dan jaringan listrik, tetapi belum terpasang lampu penerangan.
Salah satu jalur yang membutuhkan penerangan adalah jalan penghubung Desa Kedang Ipil menuju Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat. Ruas tersebut menjadi akses masyarakat menuju pusat pelayanan pemerintahan di ibu kota kecamatan.
“Untuk jalan poros kita, yang belum diterangi itu sekitar tujuh kilometer. Kemudian, tiga kilometer sudah ada tiang listriknya, tetapi belum ada lampu penerangan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Tenggarong, Rabu (11/11/2026).
Julkifli menjelaskan, pembangunan PJU belum memiliki jadwal realisasi yang pasti. Selain membutuhkan anggaran cukup besar, pemerintah kecamatan masih menghadapi kebutuhan infrastruktur lain yang dinilai lebih mendesak.
Salah satu kebutuhan prioritas tersebut adalah penyediaan jaringan listrik sepanjang sekitar satu kilometer untuk mendukung operasional instalasi pengolahan air bersih di Desa Sedulang.
“Saya kira belum bisa direalisasikan tahun depan. Karena yang menjadi skala prioritas saat ini adalah kebutuhan listrik untuk instalasi air bersih di Sedulang, yang panjangnya sekitar satu kilometer,” jelasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan infrastruktur dasar di Kota Bangun Darat masih harus dilakukan secara bertahap. Di satu sisi, penerangan diperlukan untuk menunjang mobilitas masyarakat, sedangkan di sisi lain, ketersediaan listrik bagi fasilitas pengolahan air bersih menjadi kebutuhan yang diprioritaskan.
Selain persoalan PJU, Julkifli mengungkapkan bahwa keterbatasan akses internet masih dialami sejumlah desa di wilayahnya. Desa Sedulang, Benua Baru, dan Kedang Ipil termasuk kawasan yang menghadapi kendala konektivitas, sementara jaringan internet di sekitar ibu kota kecamatan relatif lebih baik.
Untuk memperluas layanan komunikasi digital, pemerintah menyiapkan program internet gratis desa melalui Dana Rukun Tetangga (RT). Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada akhir Desember 2026 dengan memprioritaskan sejumlah titik pelayanan.
“Dari 10 desa, yang menjadi fokus awal ada tiga titik, yakni Sedulang, Benua Baru, dan Wonosari,” tutupnya.
Pengembangan penerangan jalan, penyediaan listrik bagi instalasi air bersih, dan perluasan akses internet menjadi bagian dari kebutuhan infrastruktur dasar di Kota Bangun Darat. Pemerintah kecamatan berharap pemenuhan fasilitas tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan anggaran sehingga akses pelayanan publik serta aktivitas masyarakat di desa-desa semakin terbantu. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
