Pemkab Kapuas Hulu Siapkan Modal Bank Kalbar, PAD Jadi Target

Pemkab Kapuas Hulu mengajukan Raperda penyertaan modal Bank Kalbar untuk periode 2027–2031 dengan target memperkuat ekonomi, meningkatkan pelayanan keuangan, dan menambah PAD.

KAPUAS HULU – Rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) untuk periode 2027–2031 diarahkan menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah, terutama melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas layanan keuangan masyarakat.

Rencana tersebut mulai dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas Hulu melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal daerah. Usulan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Sukardi, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu (11/11/2026).

Sukardi menyebut penambahan modal kepada Bank Kalbar merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian sekaligus mendukung pembangunan. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penguatan permodalan perusahaan, melainkan mampu memberikan dampak langsung terhadap daerah dan masyarakat.

“Yang kita harapkan dengan adanya penyertaan modal itu dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah,” kata Sukardi saat menyampaikan pidato pengantar Raperda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu (11/11).

Menurutnya, penyertaan modal tersebut memiliki beberapa sasaran, antara lain memperkuat struktur permodalan Bank Kalbar, meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, serta memperluas dukungan terhadap pelayanan publik di sektor keuangan.

Pemkab Kapuas Hulu juga mengajukan Raperda sebagai landasan hukum bagi alokasi anggaran penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya regulasi tersebut, kebijakan penanaman modal daerah diharapkan memiliki kepastian hukum dan dapat dibahas secara terukur bersama DPRD.

“Kebijakan ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, khususnya PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar,” ujarnya.

Sukardi meminta pembahasan Raperda dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari DPRD. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan penyertaan modal benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemkab Kapuas Hulu berharap investasi daerah tersebut dapat mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan keuangan, dan menghasilkan kontribusi pendapatan yang dapat digunakan kembali untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan Raperda itu menjadi tahap awal sebelum kebijakan penyertaan modal diterapkan untuk tahun anggaran 2027 hingga 2031. Karena menggunakan anggaran daerah, pelaksanaannya perlu disertai pengawasan dan evaluasi agar tujuan peningkatan PAD, penguatan ekonomi, serta perbaikan pelayanan publik dapat tercapai. Sebagaimana diberitakan Pontianak Post, Kamis, (12/11/2026). []

Redaksi 03