Kaltim Masih Menanti Pelunasan Kurang Bayar DBH Rp2 Triliun

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengingatkan bahwa belum adanya kepastian penyaluran kurang bayar DBH sebesar Rp2,002 triliun dari pemerintah pusat berpotensi menghambat program pembangunan dan pemenuhan kewajiban pembayaran daerah.

SAMARINDA
– Ketidakpastian penyaluran dana kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,002 triliun dari pemerintah pusat berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan bahwa keterlambatan penerimaan dana yang telah diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran.

Firnadi menilai kepastian waktu penyaluran DBH menjadi kebutuhan mendesak karena pemerintah daerah telah menyusun rencana belanja berdasarkan proyeksi pendapatan, termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, hingga Senin (16/11/2026), belum terdapat kepastian mengenai jadwal pembayaran maupun besaran dana yang akan disalurkan. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah daerah dalam menentukan langkah pengelolaan keuangan dan memastikan keberlanjutan kegiatan pembangunan.

“Daerah memang mengalami kesulitan untuk mengakses kepastian dana tersebut. Kapan akan disalurkan dan berapa besarannya, itu yang belum jelas. Padahal, kita sudah memproyeksikan dana itu dalam APBD dan berharap pemerintah pusat mengetahui bahwa dana tersebut sedang kita tunggu untuk membiayai pembangunan,” ujar Firnadi Kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Senin (16/11/2026).

Menurut Firnadi, perencanaan APBD disusun berdasarkan asumsi penerimaan dari berbagai sumber pendapatan daerah. Ketika salah satu komponen pendapatan tidak terealisasi sesuai perkiraan, pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan berpotensi mengalami penyesuaian.

Ia menjelaskan, keterlambatan transfer DBH bukan sekadar persoalan administrasi penyaluran dana, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan yang telah direncanakan.

“APBD itu dibangun berdasarkan asumsi pendapatan. Kita memperkirakan penerimaan dari DBH sekian, transfer ke daerah sekian. Kalau pendapatan itu tidak terpenuhi, tentu ada program yang tidak bisa terlaksana. Bahkan, bisa muncul persoalan kewajiban pembayaran dan sebagainya,” jelas Firnadi

Selain menghambat pelaksanaan program pembangunan, ketidakpastian penerimaan DBH juga berpotensi memengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran pemerintah daerah. Karena itu, kejelasan jadwal penyaluran diperlukan agar pengelolaan kas dan pelaksanaan anggaran dapat direncanakan secara lebih terukur.

Firnadi mengingatkan bahwa penerimaan daerah yang tidak sesuai proyeksi dapat menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan belanja dan ketersediaan dana. Situasi tersebut perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kesinambungan pembiayaan program pemerintah.

Meski demikian, Firnadi menyatakan bahwa nilai kurang bayar DBH yang ditunggu Pemprov Kaltim telah melalui proses perhitungan dan validasi. Ia berharap keterlambatan pembayaran hanya berkaitan dengan waktu penyaluran, bukan persoalan keabsahan nilai yang menjadi hak daerah.

“Angka-angka itu sudah melalui perhitungan dan validasi. Mudah-mudahan ini hanya persoalan waktu. Namun, daerah tentu membutuhkan kepastian agar bisa mengetahui kapan dana tersebut benar-benar disalurkan,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya kepastian transfer fiskal dari pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan APBD. Tanpa informasi yang jelas mengenai waktu pembayaran, pemerintah daerah menghadapi kesulitan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan.

Hingga pertengahan November 2026, Pemprov Kaltim masih menunggu pembayaran kurang bayar DBH sebesar Rp2,002 triliun. Kepastian penyaluran dana tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjaga kelancaran pelaksanaan APBD, memenuhi kewajiban pembayaran, serta meminimalkan risiko tertundanya program pembangunan yang telah direncanakan. [] (ADV)

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *