Pemprov Kalimantan Tengah memantau harga daging ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, dan daging sapi menjelang HBKN sekaligus menindaklanjuti ketentuan penetapan upah minimum 2027.
PALANGKA RAYA – Harga daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Ketiga komoditas tersebut dinilai perlu dipantau secara berkala untuk mengantisipasi lonjakan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Pengawasan harga pangan itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti Pemprov Kalteng secara virtual dari Kantor Gubernur Kalteng, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut juga membahas penetapan upah minimum 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 Juta Rumah.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengatakan perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok harus menjadi perhatian karena dapat berubah setiap pekan. Hal itu disampaikan dengan mengacu pada pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Berdasarkan pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas yang perlu menjadi perhatian meliputi daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng. Harga komoditas tersebut dapat berubah setiap minggu sehingga harus dipantau untuk mengantisipasi kenaikan harga,” jelas Yuas.
Selain pemantauan harga, pemerintah daerah juga diminta memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dan dapat dijangkau masyarakat. Daging sapi turut menjadi komoditas yang perlu diperhatikan karena harganya terkadang mengalami kenaikan.
“Menjelang HBKN, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok perlu dijaga. Daging sapi juga perlu mendapat perhatian karena harganya terkadang mengalami kenaikan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Yuas.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha dalam proses penetapan upah minimum 2027.
Unsur pengusaha dalam pembahasan tersebut diwakili antara lain oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Seluruh pihak diminta mengutamakan kepentingan bersama agar penetapan upah tidak memicu perselisihan.
“Penetapan upah minimum melibatkan tiga unsur, yakni pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Seluruh pihak diharapkan dapat menjaga koordinasi dan mengutamakan kepentingan bersama agar proses penetapan upah berjalan kondusif tanpa menimbulkan perselisihan,” ujar Tito.
Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah agar mematuhi tenggat penetapan upah minimum. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 paling lambat ditetapkan pada 21 November 2026. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus ditetapkan paling lambat 25 November 2026.
“Pemerintah daerah harus memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum. Untuk tingkat provinsi, UMP dan UMSP Tahun 2027 paling lambat ditetapkan pada 21 November 2026. Sementara itu, UMK dan UMSK paling lambat ditetapkan pada 25 November 2026. Apabila pemerintah kabupaten/kota belum menetapkan UMK dan UMSK hingga batas waktu tersebut, gubernur dapat mengambil alih proses penetapannya. Kementerian Dalam Negeri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memantau pelaksanaan penetapan upah minimum di seluruh daerah,” tegas Tito.
Menanggapi arahan tersebut, Yuas menyatakan Pemprov Kalteng akan menindaklanjuti ketentuan pemerintah pusat mengenai penetapan upah minimum tingkat provinsi dan sektoral. Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan menyelesaikan penetapan upah sesuai aturan yang berlaku.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Yuas.
Sebagaimana diberitakan Mmckalteng, Senin (16/11/2026), rapat tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Anang Dirjo, Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Farid Wajdi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pemantauan harga pangan dan kepastian penetapan upah minimum menjadi dua hal yang perlu berjalan beriringan. Konsistensi pengawasan pasokan dan harga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, sementara penetapan upah yang tepat waktu dan kondusif diharapkan mendukung kesejahteraan pekerja serta stabilitas perekonomian Kalteng. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan