Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Dispar Kutim menyesuaikan pembangunan infrastruktur destinasi dengan kemampuan anggaran, termasuk penanganan longsor di Tangga Bidadari dan penyediaan fasilitas penyeberangan menuju Pulau Miang.
KUTAI TIMUR – Keterbatasan anggaran membuat pembangunan infrastruktur sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), harus dilaksanakan secara bertahap. Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim memprioritaskan pekerjaan berdasarkan kebutuhan masing-masing objek wisata dan ketersediaan dana, termasuk penanganan kawasan Tangga Bidadari serta pembangunan fasilitas pendukung akses menuju Pulau Miang pada 2026.
Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kutim, Mahriadi, mengatakan kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Dengan kondisi tersebut, tidak seluruh rencana pengembangan destinasi dapat dilaksanakan secara bersamaan.
“Ya, kita menyesuaikan anggaran yang tersedia. Kalau seandainya anggarannya tidak tersedia, otomatis kegiatan untuk pembangunan objek wisata atau tempat destinasi kita sesuaikan dengan anggaran,” kata Mahriadi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).
Salah satu kegiatan pengembangan destinasi pada tahun ini adalah penanganan kawasan wisata Tangga Bidadari. Pekerjaan di lokasi tersebut mencakup pembangunan turap untuk menangani dampak longsor yang sebelumnya terjadi, serta penanganan akses masuk kawasan wisata.
Pembangunan turap menjadi bagian dari kebutuhan penataan kawasan yang mengalami kerusakan. Sementara itu, perbaikan akses masuk diarahkan untuk mendukung kemudahan pengunjung menuju lokasi wisata.
Selain Tangga Bidadari, perhatian Dispar Kutim juga diarahkan pada fasilitas pendukung perjalanan wisata menuju Pulau Miang. Salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan kanopi di jalur penyeberangan dari Sebalokan menuju pulau tersebut.
Kanopi tersebut disiapkan sebagai fasilitas peneduh bagi pengunjung yang menggunakan jalur penyeberangan. Keberadaan fasilitas itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan selama berada di kawasan keberangkatan.
Pengembangan kawasan Pulau Miang juga mencakup rencana penataan lahan parkir dan akses masuk. Mahriadi menyebut jalan masuk yang direncanakan memiliki panjang sekitar dua kilometer, berdasarkan informasi yang diketahuinya.
Meski demikian, pelaksanaan seluruh rencana tersebut tetap bergantung pada kemampuan anggaran dan penentuan prioritas pembangunan. Dispar Kutim harus menyesuaikan kebutuhan pengembangan destinasi dengan sumber daya yang tersedia setiap tahun.
Dalam merencanakan pembangunan, kejelasan status lahan juga menjadi perhatian. Mahriadi menegaskan bahwa penggunaan lahan untuk fasilitas pariwisata perlu dipastikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun pengelolaan setelah pembangunan dilaksanakan.
“Lahannya harus clear and clean supaya tidak bermasalah di kemudian hari,” ujarnya.
Kejelasan status lahan menjadi salah satu pertimbangan penting, terutama ketika pembangunan fasilitas menggunakan anggaran pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan lokasi pembangunan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, Dispar Kutim berupaya menjaga keberlanjutan pengembangan destinasi melalui penentuan prioritas pekerjaan. Penanganan kerusakan kawasan wisata dan penyediaan fasilitas akses menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung potensi pariwisata daerah secara bertahap. []
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
