Pokdarwis Jadi Andalan Pengelolaan Wisata Berbasis Masyarakat di Kutim

Dispar Kutim mendorong masyarakat membentuk Pokdarwis untuk mengelola destinasi, memberikan pelayanan kepada pengunjung, serta mengatur kegiatan operasional wisata sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

KUTAI TIMUR – Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), didorong melibatkan masyarakat setempat melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim memberikan ruang bagi kelompok tersebut untuk menjalankan kegiatan operasional destinasi, termasuk pelayanan pengunjung dan pengaturan tiket masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kutim, Mahriadi, mengatakan pelibatan masyarakat menjadi salah satu pendekatan dalam pengelolaan objek wisata. Destinasi yang selama ini dikelola warga tidak harus sepenuhnya diambil alih pemerintah daerah, selama pengelolaannya dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki atau mengelola objek wisata dapat mengorganisasikan kegiatan melalui Pokdarwis. Keberadaan kelompok tersebut diharapkan memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Mahriadi menjelaskan, pengelola wisata berbasis masyarakat juga dapat menyampaikan kebutuhan pendukung kegiatan operasional kepada Dispar Kutim. Usulan tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara pengelola destinasi dan pemerintah daerah.

“Yang dikelola sama masyarakat langsung itu ada fasilitas seperti gazebo, glamping, toilet, musholla. Itu diusulkan ke Dinas Pariwisata,” kata Mahriadi di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).

Ia menerangkan, pembentukan Pokdarwis dapat dilakukan melalui desa. Setelah kelompok terbentuk dan diusulkan kepada Dispar Kutim, pihaknya dapat memfasilitasi penerbitan surat keputusan (SK) sebagai bagian dari penataan kelembagaan pengelola wisata.

Melalui kelembagaan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki struktur pengelolaan yang lebih terorganisasi. Pokdarwis dapat menjalankan fungsi pelayanan pengunjung sekaligus mengatur kebutuhan operasional destinasi sesuai kondisi kawasan yang dikelola.

“Nanti di situ dibentuk kelompok sadar wisata oleh desa. Diusulkan ke Dinas Pariwisata, nanti kita buatkan SK-nya. Mereka yang mengelola itu, termasuk mengatur menarik tiket,” ujarnya.

Mahriadi menjelaskan, pengelolaan tiket masuk merupakan salah satu aspek yang perlu diatur dalam operasional objek wisata. Penerimaan dari pengunjung dapat berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan pengelolaan, termasuk pelayanan kebersihan kawasan.

Namun, mekanisme penerimaan dan penggunaan dana harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tiket oleh masyarakat juga perlu dibedakan dari pemungutan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dasar hukum masing-masing objek wisata.

Ia menyebut terdapat perhitungan mengenai bagian penerimaan yang dapat disetorkan ke kas daerah. Meski demikian, ketentuan tersebut bergantung pada mekanisme pengelolaan dan kewenangan yang berlaku pada destinasi bersangkutan.

Tidak seluruh pungutan di kawasan wisata berada dalam kewenangan Dispar Kutim. Pada objek atau kawasan tertentu, pengelolaan retribusi dapat menjadi tanggung jawab perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.

Karena itu, kejelasan kewenangan menjadi hal penting dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Pembagian tanggung jawab diperlukan agar kegiatan pelayanan, pengelolaan penerimaan, dan pemeliharaan kawasan dapat berjalan secara tertib.

Melalui pembentukan Pokdarwis, Dispar Kutim berupaya mendorong keterlibatan warga secara lebih terstruktur dalam kegiatan pariwisata. Penguatan kelembagaan pengelola diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keberlanjutan operasional destinasi, serta memberikan ruang partisipasi ekonomi bagi masyarakat setempat. []

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah