Banggar DPRD Kaltim Tolak Tiga Usulan MYC Pemprov Rp1,24 triliun

Banggar DPRD Kaltim sepakat menolak tiga proyek tahun jamak senilai Rp1,24 triliun karena pertimbangan kemampuan fiskal dan kajian teknis dalam pembahasan APBD 2027.

SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat menolak tiga usulan proyek kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) senilai Rp1,24 triliun yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk periode 2027–2029. Penolakan tersebut didasari pertimbangan kemampuan fiskal daerah dan kajian teknis terhadap proyek yang diusulkan.

Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Banggar DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim yang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran 2027.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gedung E, Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (17/11/2026). Pembahasan berlangsung dinamis karena adanya perbedaan pandangan mengenai kelayakan tiga proyek MYC yang diajukan Pemprov Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan seluruh anggota Banggar yang hadir dalam rapat memiliki pandangan yang sama untuk tidak menyetujui usulan tersebut. Kesepakatan itu dicapai setelah mempertimbangkan sejumlah aspek penganggaran dan kesiapan pelaksanaan proyek.

“Kami rapat malam hari ini terkait rancangan penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Di dalam rapat tentu dinamis sekali, terutama terkait dengan usulan dari Pemprov Kaltim, ada tiga item MYC itu, akhirnya di dalam rapat semua anggota badan anggaran tidak menyetujui, jadi satu suara,” ungkap Ekti.

Tiga proyek MYC yang tidak mendapat persetujuan Banggar tersebut meliputi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda senilai Rp444,83 miliar, pembangunan Jalan Sotek–Bongan sebesar Rp241,98 miliar, serta pembangunan Jalan Gerunggung–Lambakan–Kepala Telake senilai Rp556,98 miliar.

Ketiga proyek itu direncanakan menggunakan skema pembiayaan tahun jamak pada periode 2027–2029 dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp1,24 triliun. Usulan tersebut menjadi perhatian Banggar karena pembiayaannya akan membebani anggaran daerah selama beberapa tahun.

Ekti menjelaskan, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan utama Banggar dalam mengevaluasi usulan proyek MYC. Selain ketersediaan anggaran, anggota Banggar juga menyoroti aspek teknis yang dinilai perlu mendapat perhatian sebelum proyek dapat disetujui.

“Masalah fiskal anggaran ke depan dan tentu masalah kajian teknisnya yang teman-teman menganggap di akhir pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Sebenarnya malam kemarin juga sudah disampaikan dalam rapat pimpinan dan terpenuhi semua alasan penolakan,” jelas Ekti kepada awak media.

Menurut Ekti, pertimbangan tersebut telah dibahas dalam rapat pimpinan sebelumnya. Hasil pembahasan itu kemudian menjadi dasar bagi anggota Banggar untuk mengambil sikap terhadap tiga usulan proyek MYC.

Meski tidak menyetujui ketiga proyek tersebut, Banggar DPRD Kaltim tetap melanjutkan pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD 2027. Hasil rapat menyepakati tindak lanjut melalui rapat paripurna dengan besaran anggaran yang diusulkan mencapai Rp13,7 triliun.

“Telah disepakati dari hasil rapat Banggar DPRD Kaltim untuk segera dilakukan rapat paripurna dengan besaran KUA-PPAS APBD Kaltim Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp13,7 triliun yang diusulkan mereka,” ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Keputusan Banggar tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan kebijakan anggaran daerah sebelum mencapai kesepakatan antara DPRD dan Pemprov Kaltim. Penolakan di tingkat Banggar juga menunjukkan adanya perhatian terhadap kesiapan teknis dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai proyek pembangunan jangka menengah.

Dengan keputusan tersebut, kelanjutan tiga proyek MYC masih bergantung pada pembahasan dan keputusan berikutnya antara DPRD dan Pemprov Kaltim. Penentuan prioritas belanja dalam APBD 2027 diharapkan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, kemampuan fiskal, serta manfaat program bagi masyarakat. [] (ADV)

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *