Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Bupati Sri Juniarsih Mas memberikan waktu tiga bulan kepada lima pejabat baru Pemkab Berau untuk membangun koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dan menunjukkan hasil kerja terukur.
BERAU – Lima pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mendapat tenggat tiga bulan untuk menunjukkan langkah konkret dalam menjalankan tugas. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, meminta para pejabat segera menyusun target kerja terukur, memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Sri Juniarsih saat melantik lima pejabat di lingkungan Pemkab Berau, Selasa (3/11/2026). Penekanan pada capaian awal jabatan itu menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan kinerja birokrasi dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai visi dan misi pemerintah daerah.
Berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor 800.1.3.3/328/BKPSDM/2026 tertanggal 3 November 2026, lima pejabat yang mengalami pergeseran jabatan tersebut adalah Desmus Erysa sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Arif Rudi Hermawan sebagai Kepala Dinas Pangan, Tri Anggoro Rahardjo sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Risma Rosehan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berau, serta Aidil Fitri sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Sri Juniarsih menegaskan, pejabat yang baru menduduki jabatan strategis harus segera memahami tugas dan membangun komunikasi dengan perangkat daerah lainnya. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya mengandalkan kinerja satu instansi, tetapi membutuhkan keterlibatan dan sinergi lintas sektor.
Perhatian khusus diberikan kepada Kepala DPPKBP3A agar mampu membangun koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta OPD terkait lainnya.
“Saya berikan Bapak target di awal ini adalah tiga bulan. Bapak harus paham bagaimana berkoordinasi dengan lintas OPD,” ucapnya, sebagaimana diberitakan Berau Terkini, Selasa, (03/11/2026).
Selain koordinasi kelembagaan, Sri Juniarsih meminta DPPKBP3A menghadirkan program pemberdayaan perempuan yang mampu meningkatkan kemandirian dan kapasitas perempuan di Berau. Perempuan diharapkan memiliki kesempatan untuk berkarya, mengembangkan potensi, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dan melindungi dirinya sendiri.
Perlindungan anak juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pejabat tersebut. Pemerintah daerah diharapkan memastikan anak-anak memperoleh perhatian dan perlindungan optimal melalui program yang melibatkan berbagai sektor.
Bupati menilai, pergantian pejabat harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan hasil kerja, bukan sekadar perubahan posisi dalam struktur pemerintahan. Karena itu, setiap kepala OPD dituntut menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam program yang memiliki sasaran jelas dan dapat dievaluasi.
“Saya berharap seluruh kepala OPD yang baru dilantik dapat segera beradaptasi, membangun kolaborasi, serta menunjukkan progres kerja sesuai target yang telah ditetapkan,” tandasnya.
Dengan tenggat tiga bulan tersebut, Pemkab Berau diharapkan dapat melihat perkembangan awal kinerja lima pejabat baru sekaligus mengukur efektivitas koordinasi antarperangkat daerah. Percepatan program dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi hasil yang diharapkan dari penataan jabatan tersebut. []
Redaksi 03
