Dewan Pengupahan Kaltara Mulai Rancang Upah Minimum 2027

Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara mulai membahas UMP dan UMSP 2027 dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, serta kemampuan dunia usaha.

TANJUNG SELOR – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Utara (Kaltara) 2027 mulai dibahas dengan mempertimbangkan tiga kepentingan utama, yakni kesejahteraan pekerja, kemampuan pengusaha, dan keberlanjutan investasi daerah.

Pembahasan tersebut berlangsung melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/2026). Forum itu melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dan buruh, akademisi, serta tenaga ahli untuk merumuskan kebijakan pengupahan tahun depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara, Denny Harianto, yang membuka rapat mewakili gubernur, menegaskan bahwa penentuan upah minimum tidak boleh hanya berorientasi pada kenaikan pendapatan pekerja. Kemampuan dunia usaha dan produktivitas tenaga kerja juga harus menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu keberlangsungan usaha.

“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny, sebagaimana diberitakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Rabu, (18/11/2026).

Dalam pembahasan UMP dan UMSP 2027, pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sejumlah indikator ekonomi turut menjadi dasar penghitungan, antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

Denny menekankan bahwa penentuan nilai alfa harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan di daerah juga perlu diperhitungkan.

“Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain UMP, pembahasan juga mencakup UMSP yang dirancang untuk memberikan perlindungan pengupahan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi setiap sektor usaha. Dengan demikian, penetapan upah sektoral diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan perlindungan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan masing-masing bidang usaha.

Sekda Kaltara meminta Dewan Pengupahan Provinsi memastikan seluruh tahapan penetapan upah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta forum tersebut mengutamakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha.

Selain itu, hasil pembahasan diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, mendorong produktivitas tenaga kerja, serta menjaga pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kaltara.

“Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara, Sanusi; Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, Asnawi; jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara; serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang dapat diterima para pihak. Keputusan akhir diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian pendapatan bagi pekerja, tetapi juga menjaga daya tahan dunia usaha di Kaltara. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *