Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Keterbatasan anggaran menghambat pengadaan fasilitas Gedung Ekraf di Tenggarong, sementara Dispar Kukar menjajaki bantuan pemerintah pusat dan membuka pemanfaatan gedung bagi komunitas kreatif.
KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), berupaya memperoleh bantuan pemerintah pusat untuk melengkapi fasilitas Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf) di kawasan Tuah Himba, Tenggarong. Langkah tersebut ditempuh karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang menghambat pengadaan peralatan penunjang aktivitas komunitas kreatif.
Kepala Bidang (Kabid) Ekraf Dispar Kukar, Zikri Umulda, mengatakan pihaknya telah menyusun daftar kebutuhan peralatan untuk menunjang pemanfaatan gedung tersebut. Salah satu fasilitas yang diperlukan adalah layar videotron sebagai sarana promosi dan penayangan produk ekonomi kreatif.
Saat ditemui di Jam Bentong, Senin (02/11/2026), Zikri menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemenuhan fasilitas harus dilakukan secara bertahap. Dispar Kukar pun mulai membahas kemungkinan memperoleh dukungan pendanaan melalui skema bantuan alternatif.
“Kita berjalan pelan-pelan karena efisiensi. Namun, tadi sudah dibicarakan dengan Plt. Kepala Dinas Pariwisata mengenai kemungkinan meminta skema bantuan lain,” ujarnya.
Menurut Zikri, kebutuhan tambahan anggaran tersebut akan dikomunikasikan kepada kementerian terkait melalui Bupati Kukar. Upaya ini diharapkan dapat membuka peluang dukungan pemerintah pusat untuk melengkapi sarana operasional Gedung Ekraf.
Selain pengadaan peralatan, Dispar Kukar juga menyiapkan konsep pemanfaatan gedung sebagai ruang aktivitas dan kolaborasi komunitas ekonomi kreatif. Komunitas dapat menggunakan fasilitas gedung tanpa dikenai biaya untuk menyelenggarakan kegiatan mereka.
Namun, pemanfaatan gedung tidak dibatasi pada kegiatan komunitas yang bersifat nonkomersial. Dispar Kukar juga membuka peluang kegiatan usaha dan kerja sama antarpelaku bisnis atau business to business (B2B) yang menghasilkan keuntungan ekonomi.
“Gedungnya difasilitasi secara gratis untuk komunitas. Tetapi, ketika mereka ingin melakukan kegiatan yang memiliki unsur ekonomi, silakan. Kalau semuanya gratis, ekosistemnya tidak akan terbangun,” jelasnya.
Zikri menilai aktivitas ekonomi tetap diperlukan agar keberadaan Gedung Ekraf tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya komunitas, tetapi juga mampu mendukung pengembangan ekosistem usaha kreatif di Kukar.
Di sisi lain, Dispar Kukar masih menghadapi persoalan terkait hilangnya sejumlah kabel di gedung tersebut. Zikri mengungkapkan bahwa kehilangan terjadi sebelum gedung diserahkan kepada Dispar Kukar, yakni ketika proses transisi pengelolaan masih berlangsung.
Ia berharap persoalan kehilangan kabel tersebut dapat dikomunikasikan dengan kementerian terkait untuk memperoleh kejelasan penanganan, mengingat peristiwa itu terjadi sebelum Dispar Kukar menerima pengelolaan gedung.
Melalui upaya pencarian bantuan pemerintah pusat dan penyelesaian persoalan fasilitas, Dispar Kukar berharap Gedung Ekraf dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai pusat aktivitas komunitas, promosi produk kreatif, dan pengembangan peluang usaha bagi pelaku ekonomi kreatif di Kukar. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
