Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Fraksi-fraksi DPRD Hulu Sungai Utara menyoroti peningkatan pendapatan daerah, pengawasan anggaran, serta pemerataan layanan publik dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
HULU SUNGAI UTARA – Optimalisasi pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun Anggaran 2027. Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSU juga meminta agar rencana belanja pemerintah berorientasi pada pemerataan pembangunan, peningkatan layanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Berbagai pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD HSU di Amuntai, Selasa (20/10/2026). Forum ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan rancangan anggaran sebelum pemerintah daerah memberikan tanggapan atas masukan yang disampaikan setiap fraksi.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya, Almien Ashar Safari, menekankan pentingnya menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Perlu upaya maksimal dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mengoptimalkan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi Golkar menyoroti keberlanjutan program normalisasi sungai, restorasi, optimalisasi pintu air untuk pertanian, penyederhanaan perizinan dan pelayanan publik, serta penguatan pengawasan anggaran sejak tahap perencanaan.
Sementara itu, Fraksi Nasional Demokrat (NasDem)–Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui Teddy Suryana menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan ekonomi kerakyatan dinilai perlu menjadi perhatian dalam penetapan prioritas anggaran.
Fraksi tersebut juga meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai strategi peningkatan PAD serta kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perhatian turut diarahkan pada sektor pertanian dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua DPRD HSU Fadillah yang memimpin rapat menyatakan seluruh masukan fraksi akan dibawa ke tahap pembahasan berikutnya. Pemerintah daerah dijadwalkan memberikan tanggapan langsung dalam rapat paripurna selanjutnya, sebagaimana diberitakan Media Center Hulu Sungai Utara, Selasa, (20/10/2026).
“Selanjutnya masukan ini akan dijawab langsung oleh Kepala Daerah pada rapat paripurna berikutnya,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Bupati HSU Sahrujani, Sekretaris Daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana, para asisten dan staf ahli bupati, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.
Masukan fraksi-fraksi menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan anggaran 2027 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Tanggapan pemerintah pada rapat berikutnya akan menjadi tahapan penting untuk memperjelas arah kebijakan pendapatan dan belanja HSU pada tahun mendatang. []
Redaksi 03
