Kemnaker menargetkan pelatihan vokasi bagi ratusan ribu peserta melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan industri hilirisasi.
JAWA BARAT – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, khususnya industri hilirisasi. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan peserta pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan pengembangan industri hilirisasi membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam merancang program pelatihan vokasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja.
“Hilirisasi industri diproyeksikan bakal menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak,” ujar Cris dalam Forum Sekretaris (FORSES) Kementerian dan Lembaga (K/L) bertema “Sinergi Bersama Inovasi Negeri” di Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat (06/11/2026).
Menurut Cris, Kemnaker menargetkan program pelatihan vokasi di berbagai bidang dapat menjangkau ratusan ribu peserta. Pelaksanaannya dirancang tersebar di sejumlah daerah dengan memanfaatkan fasilitas pelatihan yang tersedia di masing-masing wilayah.
Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan dapat memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan industri tanpa harus mengikuti seluruh kegiatan pelatihan di satu lokasi tertentu.
“Pelatihannya bisa di tempat masing-masing. Yang penting, setelah selesai pelatihan mereka bisa menjadi pekerja. Karena itulah pekerjaan rumah kita bersama,” tutur Cris.
Cris menegaskan, keberhasilan program pelatihan vokasi tidak cukup diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan. Hasil pelatihan juga harus mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri sehingga lulusan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan.
Karena itu, Kemnaker mendorong penguatan koordinasi dengan berbagai K/L agar penyusunan program pelatihan, pengembangan kompetensi, dan kebutuhan tenaga kerja dapat berjalan selaras.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendukung penyediaan tenaga kerja terampil bagi sektor-sektor industri yang berkembang melalui kebijakan hilirisasi nasional. Lebih lanjut, Cris menilai FORSES menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antarkementerian serta lembaga dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.
Melalui forum tersebut, setiap instansi diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan dan program sesuai tugas serta kewenangannya sehingga pelaksanaan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, berharap FORSES dapat mempererat hubungan antarpimpinan K/L, termasuk dengan jajaran pimpinan BRIN. Menurut Arif, hubungan kelembagaan yang semakin baik diharapkan dapat mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan program masing-masing instansi.
Penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan relevansi pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, sekaligus mendukung ketersediaan tenaga kerja kompeten bagi pengembangan industri hilirisasi nasional. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan