Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA DPRD KOTA SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berharap peraturan dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan berharap agar tidak banyak peraturan daerah (perda) dibuat tetapi realisasi di lapangan tidak berlaku.
Hal itu disampaikan Eko Elyasmoko, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda saat menghadiri Rapat Paripurna Ke 1 masa sidang I Tahun 2023 yang berlangsung tertutup, digelar di Ruang rapat utama lantai 2 DPRD Kota Samarinda jalan Basuki Rahmat, Rabu (18/01/2023).
Agenda rapat paripurna perdana di tahun 2023 tersebut adalah Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) dan penyerahan hasil evaluasi rancangan Pemerintah Kaltim terhadap rancangan peraturan daerah Kota Samarinda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun 2023.
“Jangan banyak peraturan dibuat tetapi realisasi di lapangannya tidak berlaku. Karena kalau semua diatur jadi serba salah tapi kita yang hidup di sini perlu punya usaha tapi harus diatur oleh pemerintah kota, artinya peraturan dibuat sesuai dengan tupoksi,” ujar politisi dari Partai Demokrat ini.
Dalam rapat paripurna itu, wakil rakyat yang akrab disapa Eko itu mengungkapkan bahwa Fraksi PKS mengganti Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang sebelumnya Abdul Rofik digantikan dengan koleganya di PKS yakni Samri Saputra. “Pergantian ketua Bapemperda dari Abdul Rofik ke Samri Saputra,” ujar Eko.
“Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan hasil evaluasi rancangan Pemerintah Kaltim terhadap rancangan peraturan daerah Kota Samarinda tentang APBD Kota Samarinda dan perubahan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Partai Keadilan Sejahtra,” terang wakil rakyat kelahiran Samarinda, 16 Maret 1986. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Hadi Purnomo
