Upaya Membuka CSR Perusahaan Tambang

PARLEMENTARIA KALTIM – Salah satu misi yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur adalah membuka secara luas informasi tentang Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang ada di Bumi Etam Kaltim.

Wakil Ketua Pansus IP DPRD Kaltim Muhammad Udin saat diwawancara awak media usai mengikuti Rapat Paripurna Rapat Paripurna ke-6 di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (06/02/2023) lalu, mengungkapkan bahwa pihaknya akan berupaya membuka CSR perusahaan tambang yang ada di Kaltim. “Kita akan buka terang benderang berkaitan dengan CSR,” ujar anggota legislatif yang akrab disapa Udin ini.

Berdasarkan hasil inspeksinya di lapangan, Udin mengungkapkan bahwa informasi penyaluran CSR perusahaan tambang di Kaltim banyak yang tertutup. “Rupanya CSR ini banyak tertutup,” tandas anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) asal daerah pemilihan Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Berau ini.

Tertutupnya informasi soal CSR itu, kata dia, karena banyak perusahaan tambang di Kaltim banyak yang tidak mengeluarkan dana CSR-nya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu, secara tegas, Pansus IP akan mengawal. “Di mana yang kita tahu bahwa banyaknya perusahaan-perusahaan nakal yang tidak melaksanakan realisasi CSR sesuai dengan aturan yang berlaku, maka ini kita kawal,” ujar Udin.

Adapun upaya membuka CSR perusahaan tambang di Kaltim, kata dia, dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta melakukan pendalaman dengan melakukan inspeksi ke lokasi perusahaan tambang yang ada di Kaltim. “Tetapi lagi-lagi tugas pansus kami sampai tiga bulan ke depan, kami berharap pemerintah provinsi Kalimantan Timur serta dengan stake holder terkait untuk mengawal berkaitan dengan proses tersebut,” katanya.

Dalam rapat paripurna ke-6, setelah menyampaikan laporan hasil kerjanya, para peserta rapat paripurna menyetujui penambahan waktu kerja. Pansus IP mulai bekerja setelah dibentuk pada Rapat Paripurna ke-47 pada Rabu (02/11/2023) lalu. Syafruddin, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Hati Nurani Rakyat didaulat jadi Ketua, sedangkan Udin wakilnya. []

Penulis: Enggal Triya Amukti | Penyunting: Hadi Purnomo