Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KOTA SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi berharap Pemerintah Kota (Pemkot) segera berproses untuk melakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai yang diinginkan pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan Subandi saat menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan I Tahun 2023 dengan agenda Penanda tanganan nota kesepakatan antara Pemkot Samarinda dengan DPRD Kota Samarinda atas perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, di ruang rapat utama lantai 2 gedung DPRD Kota Samarinda, jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Senin (13/03/2023).
“Pemkot segera berproses kemudian segera apa yang diinginkan pemerintah Pusat itu segera ditindak lanjuti sehingga kerja-kerja Pemkot bisa menyesuaikan RPJMD,” ujar pria kelahiran Sukoharjo, 25 Maret 1974 ini.
Menurut Subandi, perubahan RPJMD Kota Samarinda dipengaruhi oleh Ibu Kota Negara (IKN) yang telah ditetapkan di provinsi Kaltim, “ada perubahan-perubahan sedikit sebenarnya perubahan ini menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, red) sehingga daerah juga menyesuaikan dan terkhusus Samarinda karena kita terkait dengan IKN artinya RPJMD Kota Samarinda harus menyesuaikan dengan keberadaan IKN di Kaltim, dulu wali kota terdahulu dalam menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 angkanya kalau tidak direvisi itu jauh sekali nilai capaiannya,” tuturnya.
“Tapi yang jelas substansi dari Paripurna ini, menyesuaikan dengan keberadaan IKN karena kita kota penyangga. Usulan atau rekomendasi dipakai atau tidak itu kewenangan Pemkot, tapi rekomendasi kami semuanya positif saja semuanya menerima saja artinya semua Fraksi setuju dan semua Komisi memberikan rekomendasi, dari pusat diberikan waktu sepuluh hari untuk pembahasan, artinya terkait administrasi yang terpenting sudah di paripurnakan setelah itu berproses.” Kata wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtra (PKS).
Kegiatan itu dihadiri oleh Wali Kota Samarinda, ketua DPRD dan unsur pimpinan bersama anggota DPRD Kota Samarinda, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda, dan unsur Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkot Samarinda, serta Tim Walikota Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda. []
