Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Senin (20/03/2023).
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Sapto Setyo Pramono dan dihadiri oleh beberapa anggota yakni Agiel Suwarno, Baharuddin Muin, Jawad Sirajuddin dan Muhammad Adam. Hadir pula pihak-pihak terkait dalam penyusunan raperda yakni Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kaltim, Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Kaltim, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, dan Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kaltim.
Dalam rapat tersebut dilakukan dialog mengenai Pajak Alat Berat (PAB) dan pajak kendaraan bermotor dengan pelat di luar Kaltim. Usai memimpin RDP, kepada awak media, Sapto, sapaannya, menjelaskan bahwa pihaknya akan berdiskusi kembali terkait PAB dengan menambah pihak-pihak yang dirasa berkaitan, seperti inspektur tambang, supplier dan distributor beserta pihak pengguna alat berat lantaran masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan.
Berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dengan pelat di luar Kaltim, Politisi kelahiran Madiun, 10 Januari 1981 ini membeberkan hasil dengar pendapat dari pihak Polda Provinsi Kaltim jika terdapat hal yang harus dicarikan solusi seperti pendataan dengan informasi kurang rinci atas kendaraan yang masuk di Kaltim setiap harinya sehingga perlu ditertibkan.
Menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam RDP ini, ia meyampaikan jika pihaknya mencoba merumuskan suatu sistem yang disebut dengan Single Identity. “Kita buat nanti Single Identity. Kalau Single Identity nanti (diterapkan, red) misalnya tugasnya kepolisian apa, kemudian ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, red) apa, terus dari dinas kelautan apa, KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, red) apa, jadi nanti kalau satu sistem nanti jalan bagus enak,” ungkapnya kepada para kuli berita. []
Penulis: Enggal Triya Amukti | Penyunting: Hadi Purnomo
