Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KOTA SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Fuad Fakhruddin terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun 2022. Ia didampingi Mohammad Novan Syahronny Pasie sebagai Wakil Ketua.
Pemilihan tersebut dilakukan dalam rapat internal pembentukan Pansus LKPJ 2022 yang digelar di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Lantai 1 Gedung DPRD Kota Samarinda, jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Kamis (30/03/2023). Menurut Fuad Fakhruddin yang ditemui usai rapat, selain pemilihan ketua dan wakil ketua pansus, juga ditetapkan agenda pansus.
“Telah diadakan sidang Paripurna terkait LKPJ wali kota dan selanjutnya kami memutuskan memilih ketua dan wakil pansus LKPJ, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua dan Novan sebagai wakil Ketua, dan rapat yang kita lakukan, kita membuat agenda kegiatan terkait RDP (Rapat Dengar Pendapat, red) yang akan kita lakukan pada tanggal 5 April 2023,” kata politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Fuad Fakhruddin menjelaskan, Pansus LKPJ akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertujuan untuk mengecek apa yang disampaikan wali kota sama dengan yang ada di OPD dan meminta seluruh utusan anggota fraksi agar menelaah laporan wali kota. “Kita akan memanggil OPD terkait, hal yang kita inginkan, berfungsi untuk pengawasan terhadap kinerja Wali Kota, kita sudah sampaikan kepada seluruh anggota fraksi untuk menelaah atau mempelajari laporan dari wali Kota sehingga hasilnya akan kita bahas dalam rapat,” ujar Fuad, sapaannya.
“PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, red) atau Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman, red) yang kita panggil tapi menurut pengalaman-pengalaman sebelumnya teman-teman mengusulkan OPD yang dipanggil pertama itu dari PUPR, semua yang dilakukan oleh pemerintah kota sudah cukup membahagiakan kita semua warga Samarinda, terlebih program yang sudah dilakukan berdampak pada kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan, red) yang sudah tidak banyak usulan seperti tahun sebelumnya,” papar Fuad.
Hal tersebut, lanjut anggota dewan kelahiran Loa Bakung 12 Juli 1980 ini, merupakan suatu pencapaian yang sangat baik dan saya kira perlu dipertahankan ke depannya. “Kalau bisa ditingkatkan lagi, tapi perlu juga harus diawasi ini merupakan anggaran yang sangat besar dan ini dikelola oleh masyarakat melalui RT (Rukun Tetangga, red), saya kira ini perlu pengawasan yang harus dilakukan terutama melalui pihak ketiga,” pungkas Fuad. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Hadi Purnomo
