Anggota Komisi II Hadiri Musrengbang Perubahan

PARLEMTARIA SAMARINDA– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi II Kota Samarinda, Abdul Rofik menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 digelar di Crystal 3 Ballrom Lt. 3, Hotel Mercure. Jln. Mulawarman Nomor 171 Kota Samarinda, pada Senin (22/5/2023). Agenda tersebut dibuka oleh Wali Kota Andi Harun dan dihadiri oleh OPD terkait.

Abdul Rofik turut mengapresiasi pemerintah kota atas terwujudnya keterbukaan publik di kota Samarinda sehingga apapun isi perubahan dalam RPJMD ini nantinya bisa dirasakan dan berdampak bagi masyarakat. “Ini menjadi dasar bahwa dengan keterbukaan itu berarti tidak ada yang disembunyikan. Pemkot saya kira sudah bagus ya, tinggal goalnya benar tidak masyarakat merasakan terlayani perubahan ini,” ucapnya saat diwawancarai di hotel Mercure usai kegiatan selesai

Ia menjelaskan saran dari DPRD yaitu agar sinkronisasi antar perangkat daerah bisa terwujud sehingga apa yang menjadi program pokok dan program unggulan pemerintah kota bisa terealisasi sampai ke OPD terendah. “Saran kami dari DPRD, terjadilah sinkronisasi antar perangkat daerah. Apa yang menjadi program pokok pemkot bisa terturun sampai ke OPD terendah, termasuk camat, lurah, RT, agar masyarakat tidak bingung, pemerintah kota inginnya apa,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya meng-upgrade OPD yang baik camat maupun lurah sesuai dengan basis kinerja yang memerlukan adanya riset. Menurutnya hal itu sangat penting supaya dalam pengerjaan program tidak ada yang gagap aturan dan peraturan tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman. “Kemudian karna kami berbasis kinerja perlu adanya riset, dilaksanakan, jadi jangan sampai gagap aturan, kalau tidak sesuai aturan maka akan terjadi keselarasan,” imbuh pria kelahiran Bangkalan, 16 November 1970 ini.

Rofik menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperbaiki dalam RPJMD ini yaitu program yang berhubungan dengan banjir, ketahanan pangan dan juga terkait pengelolaan UMKM. “Saat ini tidak ada masalah, tinggal program ini bisa tidak mengakar pada masyarakat. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di RPJMD, karena mereka ini ada beberapa unggulan,” tandasnya.

Penulis : Fajar Hidayat | Penyunting : Nursiah