Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – TRUK-truk besar yang melebihi ukuran dan muatan standar sering terlihat melintas di jalan-jalan umum. Beberapa waktu belakangan, kecelakaan yang melibatkan truk tersebut di jalan umum kerap terjadi.
Dengan muatan yang melebihi kapasitas, tentu membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mereka juga merusak infrastruktur jalan yang membutuhkan biaya besar untuk diperbaiki.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun menyoroti truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang melanggar aturan. Ia pun meminta agar pihak terkait, khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut agar tidak terjadi kecelakaan di jalan raya.
“Para penggunanya harus memperhatikan betul, namanya juga Odol, ini harus menjadi perhatian supaya menghindari terjadinya kecelakaan,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, belum lama ini, Rabu (25/10/2023).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) ini mengatakan, jika para penggemudi ODOL di Kaltim tidak mau mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka yang rugi adalah pemiik ODOL itu sendiri karena rawan terjadi kecelakaan.
“Operatornya sendiri yang akhirnya rugi, belum lagi merugikan masyarakat kalau sampai ada korban. Makanya itu harus dijaga,” katanya.
Menurut Samsun, sapaan akrabnya truk ODOL sudah pasti melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang jalan umum dan khusus yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPRD Kaltim.
“Sebab sudah ada aturannya, secara Undang-Undangnya juga sudah ada, peraturan lalu lintasnya ada, dan Perdanya ada,” pungkasnya.
Meski sudah ada Perda tentang Jalan Umum dan Khusus Kelapa Sawit dan Batu Bara tetapi masih ada kejadian ODOL terguling di jalan umum, maka Samsun memastikan ada peraturan yang dilanggar di sini. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menindak itu secara tegas.
Terkait Perda tentang Jalan Umum dan Khusus Kelapa Sawit dan Batu Bara, pihaknya sedang memberikan penguatan kepada Satpol PP untuk bisa melaksanakan payung hukum tersebut secara maksimal. Samsun mengatakan, untuk menjalankan perda tersebut juga harus ada kerja sama dengan aparat keamanan lainnya.
“Tapi yang hari ini kita lagi memberikan penguatan kepada Satpol PP kita, makanya sedang dibahas Perda tentang Pamong Praja. Ini kaitannya dalam hal penindakan dan pelaksanaan perda supaya tidak mandul,” tandasnya. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
