Dibiayai Bank Dunia, Delapan Pelatihan Untuk Perkuat Desa

SAMARINDA – Guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur menggelar delapan pelatihan. Sasarannya adalah aparatur desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).

Pelatihan yang digelar mulai dari peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Lalu pelatihan bagi LKD dan LAD, termasuk untuk pos pelayanan terpadu (posyandu), bagi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ada juga pelatihan untuk penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa dan pelatihan aparatur desa untuk penegasan batas desa.

Pelatihan bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di tahun 2023, target peserta yang dilatih sebanyak 2.976 peserta dari 744 desa. Sedangkan Desa di Kaltim sebanyak 841 desa.

Menurut Koordinator Regional Management Consultant (RMC) Wilayah Kaltim Isgiarto, melalui Andry, pada tahun 2023 ini sasaran desa yang dilatih hanya enam kabupaten, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser, tak termasuk Mahakam Ulu.

Ditambahkannya, untuk melatih peserta yang cukup banyak tersebut dibagi dalam 97 kelas. Total pelatih yang yang diperlukan sebanyak 194 pelatih, 97 narasumber kepemimpinan dan 97 narasumber kewirausahaan. Lebih lanjut Andry mengatakan, bahwa seluruh biaya pelatihan berasal dari pinjaman Bank Dunia. “Saya berharap agar semua peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu yang telah diterima selama pelatihan,” katanya di Samarinda, Rabu (8/11/2023)

Menurut Jauhar Efendi, salah seorang pelatih, antusiasme para peserta pelatihan sangat tinggi. Ini terlihat pada saat sesi diskusi, banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Dikatakan Jauhar Efendi, pertanyaan tersebut seputar isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan perlu dicarikan jalan keluarnya, agar kinerja Pemerintah Desa mengalami peningkatan. (ADV/IHS/DISKOMINFO.KALTIM)