Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi provinsi teratas secara nasional dalam hal kemerdekaan pers. Sama seperti tahun sebelumnya, Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2023 juga menempatkan Kaltim di peringkat pertama. Mempertahankan posisi yang sama di 2022.
Demikian juga tahun sebelumnya. Tahun 2021 dan tahun 2020 Provinsi Kaltim juga bertahan selama dua tahun berada di peringkat ketiga.
“Alhamdullilah dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Provinsi Kaltim berada di posisi pertama dalam survey IKP tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dewan Pers. Artinya secara umum iklim kebebasan pers di provinsi kita masih baik dan terbaik se Indonesia” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kaltim Muhammad Faisal kepada awak media, di Kantor Diskominfo Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Jumat (10/11/2023).
Nilai yang didapat tahun ini naik sebesar 0,60 dibandingkan tahun lalu. Yakni dari nilai 83,78 di tahun 2022 menjadi 84,38 pada tahun 2023. Nilai itu, menempatkan Kaltim pada peringkat pertama secara nasional.
“Kendati terjadi penurunan pada IKP Nasional tahun ini, dari angka 77,88 tahun 2022 turun menjadi 71,57 tahun 2023. Namun, Provinsi Kaltim tetap naik. Artinya masyarakat kita keren dong ya kepedulian terhadap kebebasan pers,” lanjutnya tersenyum.
Ketua ASKOMPSI ini juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait. Baik pemda, swasta dan seluruh masyarakat Kaltim atas apresiasi yang tinggi terhadap kebebasan pers di Bumi Etam.
“Ini bukan hasil kerja pemerintah saja. Tapi semua pihak di Kaltim yang peduli dan menghargai kebebasan pers. Hasil menunjukkan bagaimana kita telah berupaya maksimal empat tahun ini. Dan ini juga bukan hasil sempurna, pasti ada riak-riak kecil dalam perjalanan tahun 2022-2023 tetapi insidennya tidak sebanyak provinsi-provinsi lain. Semangat saja dan thanks all,” ucap mantan kabag Humas Pemkot Samarinda ini.
Sementara itu, menurut anggota Dewan Pers Sapto Anggoro, IKP nasional 2023 menurun disebabkan sejumlah faktor. Antara lain faktor politik, ekonomi, maupun hukum.
“Hasil survei menunjukkan terjadi penurunan di 20 indikator yang ada pada lingkungan fisik, lingkungan, politik, dan ekonomi,” ungkap Sapto saat acara Launching IKP 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta akhir Agustus lalu. (ADV/IHS/DISKOMINFO.KALTIM)
