Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengatakan pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya urusan provinsi, tetapi juga tingkat desa.
“Jadi, pencegahan korupsi itu bukan hanya dilakukan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, tapi juga tingkat desa,” ucap Sri Wahyuni usai Launching Desa Antikorupsi 2023 di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (28/11/2023).
Desa Tengin Baru menjadi salah satu dari 22 desa yang diresmikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Desa Antikorupsi di Indonesia. Ke-22 desa itu dinilai sukses dalam penilaian yang merupakan kerja bareng KPK bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Menurut Sekda Sri Wahyuni, daerah lain bisa belajar dari Desa Tengin Baru. Apa indikator kriterianya, apa yang harus dipenuhi, apa yang harus dilakukan atau upaya apa yang dilaksanakan.
Karena itu, Pemprov Kaltim merasa yakin dan percaya, ke depan pembinaan dan pendampingan dari masyarakat pemerintahan desa dapat berjalan baik. Tahun 2022 lalu, Desa Antikorupsi diterima Desa Loa Duri Ilir Kutai Kartanegara.
“Memang masih ada desa yang melakukan penyimpangan di Indonesia. Tapi, Alhamdulillah di Kaltim bisa dicegah. Mari lakukan semua sesuai ketentuan,” jelasnya.
Selanjutnya, jika gerakan antikorupsi dilakukan, maka terbuka ruang bagi masyarakat bersama-sama untuk melakukan antisipasi terjadi tindakan korupsi.
Sementara Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Mardiana menjelaskan Desa Antikorupsi bukan kepala desa yang antikorupsi, tetapi bagaimana seluruh masyarakat ikut terlibat dalam mendukung pencegahan hingga pemberantasan korupsi. Terutama mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan masyarakat terlibat.
Hadir Staf Ahli Kemendes RI Bito Wikantosa, perwakilan Kementerian Keuangan, Kemendagri, Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjad dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim Anwar Sanusi.
Launching ditandai dengan pemukulan gendang oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Mardiana dan Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta pejabat terkait lainnya. (ADV/IHS/DISKOMINFO.KALTIM)
