Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sigit Wibowo berharap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 Provinsi Kaltim segera mendapat Nomor Regestrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).
Hal itu disampaikan Sigit Wibowo usai menghadiri rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di ruang rapat Ketua DPRD Kaltim Gedung D lantai 2 Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Senin (18/12/2023).
“Pembahasan APBD kita tepat waktu bahkan lebih cepat, cuma evaluasinya yang dua bulan. Ada hal yang menjadi sorotan Kemendagri, salah satunya adalah anggaran untuk penanganan stunting. Mudah-mudahan dapat segera selesai dan mendapat nomor regerstasi. Sehingga bisa segera digunakan di Januari 2024 mendatang,” kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Kemudian Sigit, sapaan akrabnya melanjutkan, pihaknya bersama TAPD Pemprov Kaltim membahas APBD TA 2024 yang telah difasilitasi Kemendagri akhirnya mendapat catatan yang harus diberikan penjelasan. Salah satu diantaranya terkait anggaran untuk penanganan kasus stunting di Kaltim.
“Tidak masuknya anggaran stunting sebenarnya bagian dari nomenklatur belum dipecah. Padahal anggaran stuntingnya digabung dengan pendistribusian kepada anak atau bayi penderita stunting, cuma nomenklaturnya saja yang belum dipisah,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan ini.
Dia mengatakan, rapat kerja tersebut menghasilkan keputusan bersama antara DPRD Kaltim dengan TAPD Provinsi Kaltim untuk segera memberikan jawaban atas catatan yang diberikan Kemendagri. “Dibuatkan evaluasi dan catatan sebagai jawaban kita ke Kemendagri untuk evaluasi APBD 2024,” ungkapnya.
Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo serta anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo. Sementara dari Pemprov Kaltim hadir Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Fahmi Prima Laksana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
