Encik Wardani: Pemerintah Harus Tekan Kenaikan Harga Beras

PARLEMENTARIA KALTIM – PEMERINTAH harus bisa menekan kenaikan harga beras dengan solusi yang berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara. Demikian hal itu ditegaskan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Encik Wardani.

Dia mengkritik pemerintah terkait harga beras di Samarinda yang terus mengalami kenaikan. Menurutnya, kenaikan harga beras ini terus dirasakan masyarakat setiap pekan. Semua merek naik secara merata dengan kenaikan harga sekitar Rp25 ribu hingga Rp 80 ribu per karung untuk ukuran 25 kilogram (kg).

Ditemui media ini di Samarinda, Jumat (01/03/2024), Encik menilai pemerintah kurang tanggap dalam mengatasi permasalahan ini. “Di saat harga-harga barang lain sudah naik karena imbas kenaikan BBM, mustinya pemerintah bisa menekan kenaikan harga beras dengan solusi-solusi terbaik,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dia mengungkapkan, kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Samarinda,khususnya, dan di Kaltim saja, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berkurangnya produksi padi akibat musim kemarau panjang, dan juga biaya produksi yang semakin tinggi.

“Pemerintah harus segera turun tangan mengatasi permasalahan ini, jangan sampai masyarakat semakin terbebani dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terus-menerus naik,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda ini.

Encik pun menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya, pemerintah perlu memberikan subsidi kepada petani agar biaya produksi padi bisa ditekan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga beras di pasaran.

“Pemerintah harus bergerak cepat dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan ini. Jangan sampai rakyat kecil yang menjadi korban,” imbuhnya.

Dia berharap pemerintah dapat segera mengatasi kenaikan harga beras agar harga beras kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Karena beras merupakan kebutuhan mendasar sehingga sangat mudah untuk dipolitisasi. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono