Pj Gubernur: Kebijakan Pemerintah Tak Lagi One Fix Principle for All

JAKARTA – KONDISI setiap daerah tidak sama, karena itu kebijakan yang dibuat pemerintah tidal lagi one fix principle for all atau satu kebijakan untuk semua.

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik saat mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) tahun 2024 di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Rakorgub yang dihadiri oleh 38 orang gubernur seluruh Indonesia ini digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Beppenas).

Pj Gubernur Akmal Malik melanjutkan, bahwa pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan bagi pemerintah provinsi tentunya mengacu kepada perbedaan kondisi setiap daerah.

“Bappenas tetap mengorkestrasi daerah tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang tidak sama,” katanya memberikan masukan sebagai sebuah solusi.

Dia juga mencontohkan kondisi Kaltim yang IKN masuk di dalam wilayahnya. Tentunya bisa dipastikan ada kebijakan pemerintah pusat yang tidak sama dengan provinsi lain.

“Ini yang kami sarankan kepada Menteri Bappenas, di samping isu-isu strategis, seperti pelabuhan, ketahanan pangan dan pentingnya disiapkan infrastruktur air,” bebernya.

Akmal menyarankan ada proyek strategis nasional bagi pembangunan instalasi intake air baku yang bersumber pada Sungai Mahakam untuk pemenuhan kebutuhan air baku bagi beberapa kabupaten/kota yang ada di Kaltim, khususnya bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya.

Sebagaimana diketahui untuk pemenuhan air baku bagi IKN, saat ini telah dibangun bendungan di Semoi dan Telake. Namun dinilai oleh Akmal Malik ke dua bendungan tersebut dikhawatirkan ke depannya tidak akan mampu memenuhi kebutuhan air secara maksimal jika melihat prediksi perkembangan daerah dan penduduk di IKN yang semakin pesat.

Dia mengakui bahwa pekerjaan infrastruktur bagi ketersediaan air bersih ini sebuah pekerjaan yang relatif besar. Namun demikian Akmal Malik tetap berharap pemerintah pusat dapat mengakomodirnya.

“Pak Menteri saya lihat sudah mencatat. Semoga usulan ini bisa masuk dan tentunya akan menjadi keuntungan bagi Kaltim,” pungkasnya. []

Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Agus P Sarjono