Pansus LKPJ Temukan Sejumlah Proyek dengan Amdal Belum Selesai

PARLEMENTARIA SAMARINDA – ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Anhar SK mengaku menemukan beberapa proyek yang Analisis dampak lingkungan (Amdal) belum selesai. Karena itu, pihaknya akan melakukan uji petik ke beberapa proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

Demikian disampaikan Anhar yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Tahun 2023, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat utama Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Selasa (16/04/2024).

“Pansus akan meninjau beberapa proyek setelah memanggil semua OPD karena kalau kita membaca LKPJ mantap semua setelah kita sinkronkan baru dengan satu OPD ternyata kita temukan ada keterangan mereka mengakui ada proyek itu study lingkungannya belum selesai padahal itu menjadi dasar,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Terkait proyek Teras Samarinda, pihaknya juga ingin proyek tersebut segera dapat diselesaikan. Dia juga meminta Pemkot Samarinda segera memikirkan dampak sosial yang akan timbul setelah Teras Samarinda selesai, karena banyak warga yang antusias untuk mengunjungi destinasi baru di Samarinda.

“Saya hanya mengomentari kapan selesai karena itu sudah ditanda tangani dan disetujui antara DPRD dengan pemerintah Kota dan teras Samarinda ini hanya secuil bisa bayangkan kemacetannya kalau semua orang mau melihat teras itu,” paparnya.

Anhar mengungkapkan, keinginan Pemkot Samarinda dalam mempercantik kawasan Tepian Sungai Mahakam merupakan hal positif. Pihaknya sebagai pembentuk Peraturan Daerah (Perda), penyusunan anggaran, dan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memastikan pembangunan tersebut dapat berjalan dengan sesuai serta bukan dalam posisi untuk menyelidiki.

“Niat dari pemerintah itu baik cuma kami berikan masukan, bukan DPRD apriori karena kami setuju dan mau menganggarkan itu melalui konsesus politik,” tutup Anhar. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono