Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemko Palangka Raya memperkuat keterbukaan informasi melalui chatbot Tatau dan sistem pemantauan karhutla yang mengintegrasikan data titik panas, kualitas udara, jarak pandang, serta kasus ISPA.
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengembangkan layanan informasi digital dan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Upaya tersebut menjadi bagian dari evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat kabupaten/kota tahun 2026 yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (19/10/2026).
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, keterbukaan informasi harus diwujudkan melalui pelayanan yang akurat, transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, akses informasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan bagian dari pemenuhan hak masyarakat sekaligus upaya membangun kepercayaan publik.
“Setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemko Palangka Raya diharapkan mampu menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya, sebagaimana diberitakan Media Center Kota Palangka Raya, Senin (19/10/2026).
Untuk mendukung pelayanan tersebut, Pemko Palangka Raya terus meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana dan memperluas pemanfaatan teknologi digital. Salah satu inovasi yang dikembangkan ialah chatbot Tatau atau Teman Tanya Urusan Warga, yang telah terintegrasi dengan situs web resmi Pemko Palangka Raya dan portal PPID.
Kehadiran layanan tersebut diharapkan memudahkan warga memperoleh informasi pemerintahan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pelayanan secara langsung. Pengembangan kanal digital juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan responsivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
Selain layanan administrasi dan informasi pemerintahan, Pemko Palangka Raya mengembangkan sistem pemantauan karhutla untuk mendukung penyampaian informasi mengenai kondisi lingkungan dan potensi risiko kesehatan. Sistem ini mengintegrasikan data titik panas, kualitas udara, jarak pandang, serta kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dari 11 puskesmas induk.
Menurut Fairid, data tersebut disajikan melalui dasbor publik dan peta interaktif agar masyarakat dapat memantau perkembangan situasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak karhutla dan kabut asap.
“Sistem tersebut mengintegrasikan informasi titik panas, kualitas udara, jarak pandang, hingga data kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dari 11 puskesmas induk. Informasi ini disajikan melalui dasbor publik dan peta interaktif sehingga masyarakat dapat memantau kondisi terkini serta meningkatkan kewaspadaan,” jelas Fairid.
Ia menegaskan, penyampaian informasi yang cepat dan tepat sangat penting ketika masyarakat menghadapi ancaman bencana maupun persoalan kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan informasi yang disediakan dapat dipahami, dijangkau, dan dimanfaatkan warga untuk mengambil langkah yang diperlukan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan visitasi penilaian keterbukaan informasi publik kabupaten/kota tahun 2026. Kegiatan itu disambut Pemko Palangka Raya sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan informasi sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.
Fairid berharap proses penilaian tersebut mendorong peningkatan standar keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang tidak hanya memenuhi ketentuan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kepercayaan publik tidak cukup dibangun dengan kata-kata, tetapi tumbuh ketika masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir secara terbuka, mendengar, dan melayani,” tutupnya.
Melalui penguatan layanan digital, peningkatan kapasitas PPID, dan penyediaan informasi kebencanaan, Pemko Palangka Raya berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat transparansi pemerintahan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi risiko karhutla dan kabut asap. []
Redaksi 03
