Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mendesak pergantian pemerintahan dan menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sebagai dasar penyelesaian konflik, di tengah pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.
ISRAEL – Pemilihan umum Israel pada Selasa (27/10/2026) menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menentukan arah hubungan negara itu dengan Palestina. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mendesak pergantian pemerintahan dan menegaskan bahwa pengakuan atas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri merupakan jalan menuju penyelesaian konflik.
Olmert menilai perubahan kepemimpinan diperlukan untuk membalikkan arah kebijakan politik Israel dan membuka kembali peluang perdamaian. Namun, ia mengakui upaya membangun dukungan masyarakat terhadap solusi dua negara tidak akan mudah setelah trauma serangan 7 Oktober memperkeras sikap publik Israel.
“Satu-satunya solusi yang mungkin hanya dapat terjadi jika Palestina memiliki hak, memiliki pilihan untuk menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri,” katanya kepada kepada Pemimpin Redaksi dan pembawa acara siniar Arab Views, Faisal J Abbas, di Athena, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa, (27/10/2026).
Olmert juga mengkritik kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dinilainya berupaya membendung Hamas dengan mengesampingkan Otoritas Palestina. Menurut Olmert, pendekatan tersebut tidak mendukung terciptanya penyelesaian politik yang berkelanjutan.
“Netanyahu harus pergi, karena dia telah mengkhianati kepentingan sebenarnya dari Negara Israel,” katanya.
Pernyataan Olmert menempatkan hasil pemilu sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan kemungkinan perubahan kebijakan Israel. Ia berharap pergantian pemerintahan dapat menghadirkan pendekatan politik berbeda yang memungkinkan masyarakat mulai memulihkan diri dari trauma konflik dan kembali mempertimbangkan jalan menuju perdamaian.
Pemilu Israel menggunakan sistem perwakilan proporsional, yakni pemilih memberikan suara untuk daftar partai, bukan memilih kandidat perdana menteri secara langsung. Partai yang memperoleh suara kemudian mendapatkan kursi di parlemen Israel atau Knesset sesuai hasil pemilihan.
Sebanyak 37 partai mengikuti pemilu kali ini, termasuk Likud yang dipimpin Netanyahu. Namun, partai harus memperoleh sedikitnya 3,25 persen suara nasional agar dapat masuk ke Knesset.
Partai dengan suara terbanyak tidak otomatis dapat membentuk pemerintahan sendiri. Seorang calon perdana menteri membutuhkan dukungan sedikitnya 61 dari total 120 anggota Knesset. Karena itu, partai-partai biasanya harus menjalin koalisi untuk memperoleh mayoritas yang dibutuhkan.
Proses pembentukan pemerintahan dapat berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bergantung pada hasil pemilu dan kesepakatan antarpartai. Negosiasi koalisi tersebut menjadi tahap penting yang dapat memengaruhi siapa yang memimpin pemerintahan berikutnya dan arah kebijakan yang akan ditempuh.
Di tengah proses politik itu, gagasan solusi dua negara yang disampaikan Olmert kembali menyoroti persoalan mendasar konflik Israel-Palestina, yakni hak menentukan nasib sendiri dan kebutuhan akan penyelesaian politik. Meski demikian, terwujudnya perdamaian tetap bergantung pada keputusan politik, dukungan masyarakat, serta kesediaan pihak-pihak terkait untuk menempuh jalan perundingan. []
Redaksi 03
