Pemkot Pontianak mendorong penyamaan prosedur antarinstansi dan pencocokan data bidang tanah untuk memangkas persyaratan berlebihan serta meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.
PONTIANAK – Perbedaan prosedur dan persyaratan antarinstansi masih menjadi kendala dalam pelayanan administrasi pertanahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendorong penyamaan pemahaman serta pencocokan data agar masyarakat tidak terbebani dokumen tambahan yang tidak memiliki dasar hukum jelas.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026). Pertemuan itu melibatkan Pemkot Pontianak, Kantor Pertanahan, dan Ombudsman Republik Indonesia (RI).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengatakan, penyelenggara pelayanan harus memahami kebutuhan masyarakat yang menginginkan proses pengurusan dokumen secara mudah, terjangkau, dan cepat.
“Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, ada tiga hal yang mereka inginkan ketika mengurus pelayanan, yaitu mudah, murah, dan cepat. Itu yang harus kita pahami sebagai penyelenggara pelayanan publik.”
Amirullah menyoroti kemungkinan adanya persyaratan administrasi tambahan yang justru memperpanjang proses pengurusan. Ia meminta setiap dokumen yang diwajibkan kepada masyarakat memiliki tujuan dan landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai tambahan rekomendasi atau dokumen justru membuat pelayanan menjadi panjang dan berlebihan,” tegasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah belum seluruh bidang tanah dapat dicocokkan secara pasti antara data administrasi dan kondisi fisik di lapangan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Seti Kuncoro menyebut ketidakcocokan tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan ketika petugas memberikan informasi mengenai status sertifikasi tanah.
“Kalau kami menyatakan tanah itu belum bersertifikat, ternyata di kemudian hari ditemukan sertifikatnya, tentu akan menjadi persoalan. Karena itu, data harus dipastikan terlebih dahulu,” jelasnya.
Seti juga menjelaskan perlunya kesamaan pemahaman mengenai tahapan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Selama ini, kelurahan kerap meminta konfirmasi kepada Kantor Pertanahan sebelum memproses dokumen tersebut. Padahal, informasi mengenai riwayat penguasaan dan kondisi tanah di wilayah setempat juga menjadi bagian penting dalam proses administrasi.
“Yang mengetahui kondisi dan riwayat tanah di lapangan itu pihak kelurahan. Karena itu, perlu ada kesamaan pemahaman mengenai tahapan pelayanan dan kewenangan masing-masing,” terangnya.
Untuk memperbaiki proses tersebut, Seti mengusulkan pemetaan dan pencocokan data pertanahan secara bersama-sama. Pemkot juga diharapkan membantu mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai asal-usul penguasaan tanah, terutama bidang tanah yang belum teridentifikasi secara spasial.
Menurut Seti, keterbukaan warga diperlukan agar proses pendataan dan pemetaan tidak terkendala minimnya informasi di lapangan. Data yang disampaikan masyarakat harus sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat membantu petugas memastikan status dan lokasi bidang tanah.
“Kami membutuhkan partisipasi masyarakat. Ketika petugas melakukan pendataan, informasi mengenai tanah yang dikuasai perlu disampaikan sesuai kondisi sebenarnya agar proses pemetaan dapat berjalan lebih baik,” katanya.
Penyamaan prosedur, kejelasan kewenangan, dan pembenahan data diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengurusan administrasi pertanahan. Dengan demikian, masyarakat Pontianak dapat memperoleh pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian hukum. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan