Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPR menerima berbagai usulan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan Gibran, sementara PSI meminta Wapres diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi sebelum wacana pemakzulan bergulir.
JAKARTA – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki ranah pembahasan parlemen setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima sejumlah usulan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan terkait ijazahnya. Proses resmi di DPR dijadwalkan berjalan setelah masa persidangan dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR telah menerima berbagai usulan dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Namun, karena sebelumnya masih dalam masa reses, pembahasan baru dilakukan secara informal.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (09/11/2026), sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Selasa, (10/11/2026).
Di tengah rencana tindak lanjut tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Gibran terlebih dahulu diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi secara langsung. Ketua PSI bidang politik, Bestari Barus, menilai pembahasan mengenai pemakzulan tidak seharusnya dilakukan dengan terburu-buru tanpa memberikan ruang penjelasan kepada Wapres.
“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung,” kata Bestari.
“Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?” lanjutnya.
Bestari juga menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, yang sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran harus mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan tersebut.
Meski tidak mempersoalkan wacana pemakzulan selama dilakukan sesuai konstitusi, Bestari mengingatkan bahwa proses tersebut memiliki tahapan yang harus dilalui.
“Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat,” ucap Bestari.
Polemik tersebut berkaitan dengan putusan MA pada Jumat, 30 Oktober 2026. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. MA menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak sah.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam sidang pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wapres.
Dengan adanya putusan kedua lembaga peradilan tersebut, pembahasan di parlemen menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik ijazah Gibran. Proses selanjutnya akan bergantung pada mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku, sekaligus membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. []
Redaksi 03
