Puan Soroti Penyalahgunaan Wewenang dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Ketua DPR Puan Maharani meminta pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo berjalan profesional dan independen serta mengingatkan aparat agar tidak menyalahgunakan kewenangan.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan pentingnya independensi aparat penegak hukum dalam menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. DPR meminta proses pengusutan berjalan profesional dan transparan agar kewenangan negara tidak digunakan untuk kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat membuka masa persidangan II tahun sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menyatakan lembaganya mendukung proses penegakan hukum yang tengah dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujar Puan dalam pidatonya sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa, (10/11/2026).

Puan mengingatkan seluruh penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Menurutnya, proses hukum harus dijalankan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar penegakan hukum.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman
suara kritis masyarakat,” tegas Puan.

“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” lanjutnya.

Ia juga memastikan DPR mendukung pengusutan kasus tersebut hingga tuntas dengan mengedepankan transparansi dan profesionalitas. Puan menilai komitmen itu penting untuk menjaga pelaksanaan kewenangan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.

“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.

Selain dugaan penyadapan terhadap Presiden, DPR turut menyoroti sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah dan lembaga terkait. Isu tersebut mencakup administrasi kewilayahan, perundungan anak, kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, serta percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.

DPR juga menaruh perhatian pada gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri. Persoalan lain yang masuk dalam perhatian parlemen meliputi ketepatan sasaran bantuan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta kesehatan masyarakat terdampak.

Di bidang pelayanan publik dan ekonomi, DPR menyoroti kesiapan data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerataan revitalisasi sekolah, pembenahan regulasi pasar modal, serta penguatan ketahanan energi melalui peningkatan produksi dan pengangkatan minyak dan gas bumi dalam negeri.

Berbagai agenda tersebut menjadi bagian dari pengawasan parlemen pada masa persidangan mendatang. DPR diharapkan dapat mengawal penyelesaian persoalan-persoalan tersebut sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan independen, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. []

Redaksi 03