Tiga Komunitas Adat Mahulu Lolos Verifikasi, SK Ditargetkan Terbit 2027

Tiga komunitas adat di Kecamatan Long Pahangai memenuhi lima aspek verifikasi teknis dan memasuki masa sanggah 30 hari sebelum ditargetkan memperoleh pengakuan resmi pada awal 2027.

MAHAKAM ULU – Tiga komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi teknis untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah. Namun, ketiganya masih harus melewati masa sanggah selama 30 hari sebelum proses penerbitan Surat Keputusan (SK) ditargetkan berlanjut pada awal 2027.

Pengumuman hasil verifikasi tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu pada Rabu (18/11/2026). Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat adat, termasuk wilayah, aturan, kelembagaan, serta warisan budaya yang mereka pertahankan secara turun-temurun.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mahulu, Yohanes Belawan, mengatakan ketiga komunitas telah memenuhi lima aspek persyaratan pengakuan MHA.

Kelima aspek tersebut mencakup sejarah masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan atau benda adat, serta kelembagaan dan sistem pemerintahan adat.

“Pada saat verifikasi teknis, kita sepakat menyesuaikan batas administratif sesuai peraturan bupati. Aspek kesejarahan juga sudah diperbaiki, begitu pula kelembagaan. Hasil verifikasi sudah terpenuhi dan hari ini kami menyerahkan hasilnya untuk diumumkan,” ujar Yohanes, sebagaimana diberitakan Tribun Kaltim, Rabu, (18/11/2026).

Tiga komunitas yang dinyatakan lolos verifikasi tersebut adalah MHA Long Gelit di Kampung Long Tuyoq, Kecamatan Long Pahangai, dengan luas wilayah adat 165.719 hektare. Berikutnya, MHA Bahau Busang Unaq Lakwe di Kampung Liu Mulang dengan luas wilayah adat 27.064,86 hektare, serta MHA Bahau Bete.

Meski hasil verifikasi teknis telah diumumkan, pengakuan resmi belum diterbitkan. Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Mahulu memberikan waktu 30 hari kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap hasil pemeriksaan.

Kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan masukan, terutama terkait batas wilayah, sejarah komunitas, hukum adat, kekayaan adat, maupun kelembagaan yang menjadi dasar pengakuan.

Yohanes berharap tidak muncul persoalan selama masa sanggah sehingga proses administrasi dapat berlanjut hingga penerbitan SK. Pemkab Mahulu menargetkan pengakuan terhadap ketiga komunitas tersebut dapat ditetapkan pada awal 2027.

Upaya tersebut melanjutkan proses pengakuan masyarakat adat yang telah berjalan sepanjang 2026. Sebelumnya, Pemkab Mahulu menerbitkan SK pengakuan dan perlindungan bagi dua komunitas, yakni Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun dan Kampung Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai.

Dengan bertambahnya komunitas yang melewati tahapan verifikasi, pengakuan terhadap masyarakat adat di Mahulu diharapkan semakin memberikan kepastian hukum atas keberadaan wilayah dan kelembagaan adat. Proses masa sanggah menjadi tahapan penting agar keputusan yang diterbitkan nantinya memiliki dasar yang kuat serta mendapat penerimaan masyarakat. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *